Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto telah melantik para pembantunya yang totalnya 109 orang, di mana jumlah tersebut belum termasuk utusan khusus sampai staf khusus presiden.
Kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih itu mendapatkan pro dan kontra, karena sebagian ada yang berpandangan jumlahnya yang banyak atau gemuk.
Advertisement
Terkait hal itu, Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) I Putu Yoga Saputra mengatakan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, baru bisa dinilai kalau sudah berjalan.
Ia menuturkan, anggapan terkait komposisi kabinet yang gemuk tidak bisa menjadi patokan untuk penilaian.
"Struktur kabinet hari ini yang dianggap gemuk adalah bentuk implementasi visi presiden dalam kerja-kerja ke depan dan itu adalah hak Prabowo, agar bisa bekerja lebih cepat dan spesifik," kata Putu Yoga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).
Menurut dia, PSI akan selalu berpendirian penilaian terhadap kabinet seharusnya berbasis hasil kinerja, sehingga membutuhkan waktu untuk melihat sampai kabinet tersebut sudah berjalan nanti.
"Penilaian baru dapat diberikan secara objektif ketika kerja-kerja kabinet sudah berjalan," ujar Putu Yoga.
Dia menegaskan, semua pihak harus memberikan waktu bagi Prabowo-Gibran, serta para menteri untuk mewujudkan visi, misi, dan 17 program prioritas Pemerintah ke depan.
"Tunda dulu penilaian sembari kita memberi masukan dalam perjalanan pemerintahan ke depan," kata dia.
Akomodatif
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Gemuknya Kabinet Merah Putih dikhawatirkan membuat roda pemerintahan Prabowo-Gibran semakin tidak efisien.
"Sebab, kabinet gemuk cenderung memperpanjang dan memperumit alur birokrasi. Bahkan berpeluang besar terjadinya tumpang tindih kewenangan, selain tentunya berimplikasi terhadap anggaran yang melonjak," ujar Jamiluddin saat dihubungi Liputan6.com, Senin (21/10/2024).
"Jadi, Kabinet Merah Putih bukan untuk mewujudkan visi dan misi Prabowo-Gibran secara efisien dan efektif. Kabinet Merah Putih yang jumbo ini lebih terkesan sebagai kabinet akomodatif atas balas jasa dari berbagai pihak yang mengantarkan Prabowo jadi presiden," katanya menambahkan.
Komposisi menteri Prabowo-Gibran juga jauh dari kesan Kabinet Zaken yang sebelumnya digembor-gemborkan sejumlah elite Partai Gerindra. Memang ada beberapa menteri yang memenuhi kriteria ahli dan profesional di bidangnya. Namun masih banyak juga menteri yang diragukan kompetensinya.
Advertisement
Tak Sesuai
"Seperti Muhaimin Iskandar yang kompetensinya diragukan untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Begitu juga Bahlil Lahadia sangat diragukan kompetensinya di bidang energi dan sumber daya mineral. Bahkan Budi Arie Setiadi terasa aneh memimpin Kementerian Koperasi. Termasuk tentunya Maruarar Sirait, Nusron Wahid, dan Zulkifli Hasan yang akan mengurus bidang pangan."
"Jadi, beberapa menteri didudukkan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal itu tampak semakin nyata untuk posisi wakil menteri. Tampak banyak sekali yang tidak cukup keahliannya untuk menjadi wakil menteri," ucap Jamiluddin.
Mantan Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini mengakui, Kabinet Merah Putih hanya kalah banyak dari Kabinet Dwikora II. Namun tentu diharapkan nasibnya tidak sesingkat Kabinet ke-6 Presiden Sukarno tersebut.
"Kabinet Merah Putih tentu diharapkan dapat bertahan hingga 5 tahun ke depan. Sebab, secara politis para menteri dan wakil menteri yang masuk kabinet dapat dikatakan representasi kekuatan politik di tanah air," katanya.
