Liputan6.com, Jakarta Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang akan dilakukan segera oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ternyata masih harus menunggu hingga 2025.
Hal ini dipastikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyebut program makan bergizi gratis tersebut akan dimulai pada Januari 2025.
Advertisement
"Makan bergizi salah satu yang menjadi program prioritas Beliau. Insyaallah mulai Januari sudah akan bisa dilaksanakan," kata Prasetyo kepada wartawan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).
Meski begitu, dia meminta masyarakat memaklumi apabila program tersebut belum sempurna di awal pelaksanannya. Prasetyo mengatakan program itu berjalan sukses di negara lain karena sudah dilakukan sejak lama.
"Tapi mungkin belum sempurna ya secara sistem. Karena memang kita baru tahun ini. Negara kita akan melaksanakan program makan bergizi. Sementara beberapa negara yang lain itu sudah berjalan puluhan tahun," ujar Mensesneg.
"Kami minta doanya. Kami mohon doa restunya. Mohon juga dimaklumi apabila di awal-awal sistem juga masih belum sempurna," sambung Prasetyo.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan program makan bergizi gratis juga belum bisa mencakup semua wilayah Indonesia di awal pelaksanaan. Namun, Prasetyo memastikan pemerintah mencari metode yang efisien agar program tersebut bisa tersalurkan di semua wilayah, khususnya daerah pelosok.
"Kemudian mungkin cakupannya juga belum bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Beberapa wilayah yang lain harus kita cari metodenya. Misalnya di daerah pantai terluar, pulau terluar, di daerah Papua. Tentu tidak bisa kita samakan," tuturnya.
Selain itu, Prasetyo menuturkan pemerintah akan memprioritaskan program tersebut di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Hal ini karena keterbatasan fiskal Indonesia.
"Insyaallah, doakan Januari sudah bisa jalan, tapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya. Jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang misalnya sangat membutuhkan," kata Prasetyo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati membenarkan program makan bergizi gratis baru akan diterapkan Januari 2025. Menurut dia, alasan penerapan baru tahun depan lantaran anggaran belum tersedia.
"Anggarannya baru ada, untuk tahun depan jadi sesederhana makan gizi gratis ini dibutuhkan upaya sangat besar," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Menurut Rahayu, alasan hanya karena urusan teknis saja yakni penyesuaian APBN 2025.
"Jadi harus dilihat dari APBN yang diajukan pemerintah untuk 2025 yang artinya harus diubah juga dan dengan kabinet baru harus ada adaptasi yang dilakukan, perubahan yang dilakukan dari APBN yang diajukan untuk 2025. Jadi itu sebabnya sangat teknis untuk makan bergizi gratis," ungkap dia.
Untuk saat ini sampai akhir tahun, menurut Rahayu akan diterapkan lebih dulu ujicoba dan sosialisasi.
"Kita masih banyak ujicoba, sosialisasi, persiapan karena membutuhkan kira-kira 48.000 dapur di seluruh Indonesia," jelas Rahayu.
Rahayu juga menyebut penerapan tahun depan tidak langsung semua penerima dan daerah langsung menerapkan makan gratis, melainkan daerah prioritas saja.
Namun, dia enggan membeberkan daerah mana yang akan menjadi prioritas lebib dahulu.
"Mungkin di tahun pertama tidak untuk semuanya, kita sudah menyampaikan semuanya saat kampanye bahwa tidak langsung 82 juta penerima akan menerima di tahun pertama. Kita harus memastikan anggarannya bisa ditingkatkan terus," jelas dia.
"Ya mungkin (ada daerah prioritas)," jelasnya.
Masa Depan Anak Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program makan bergizi gratis. Sebab, kata dia, masa depan Indonesia tergantung dari anak-anak.
"Ini sangat penting masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia harus tidak boleh lapar karena kita negara punya kekayaan yang besar bisa dinikmati," kata Prabowo Subianto dalam wawancara eksklusif dengan Retno Pinasti di 'Prabowo Bicara' yang tayang di SCTV, Minggu (27/10/2024).
Dia pun menegaskan, kalau ada yang tidak mendukung program makan bergizi gratis ini, maka tidak perlu dekat-dekat dengannya atau bergabung dalam pemerintahannya.
"Saya terang-terangan saja bagi saya hal ini prinsip kita sudah hitung negara lain sudah jalankan ini cukup lama. India berani padahal India per kapitanya setengah dari Indonesia. Dia berani dan dia sudah lakukan ini," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, ada efek domino dari program yakni, adanya dengan adanya pembelian bahan-bahan untuk makan bergizi misalnya di daerah di kabupaten, kecamatan, hingga desa maka penghasilan masyarakat bertambah.
Kemudian, lanjut dia, para petani dan produsen mendapat suatu pasar yang terjamin bahwa ada yang membeli produk-produk mereka tiap hari.
"Dan kita perlu telur sayur, perlu ayam, perlu ikan, perlu nasi. Akan sangat mendorong uang yang beredar di kabupaten ke bawah di daerah-daerah juga di provinsi tapi beredar di rakyat ya kan," kata dia.
Memperkuat Infrastruktur
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat memang ada kesan penundaan ini karena belum ada anggarannya.
"Kalau anggarannya enggak memungkinan, mungkin akan diganti, terpaksa ditunda, dievaluasi. Mungkin dipersiapkan setahun dulu," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (28/10/2024).
Trubus melihat langkah ini tak diambil secara terburu-buru. Pasalnya sudah dilakukan uji coba dan telah dikaji, terlebih animo masyarakat cukup besar.
"Jadi anggarannya yang dibutuhkan makin besar. Karena itu perlu ada satu persiapan lah ya menurut saya. Lebih ke persiapan atau lebih kepada infrastrukturnya yang tersedia itu disesuaikan," ungkap dia.
Trubus menyebut, meski ditunda tapi pemerintah jangan berhenti untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk melakukan program makan bergizi gratis ini.
"Ini kan mau ditangani oleh Badan Gizi Nasional, itu kan lembaga baru, belum punya istilahnya itu infrastruktur sampai ke daerah," jelas dia.
"Ini segala perangkatnya (disiapkan). Ketakutannya nanti kalau ini menyimpang. Menyimpang itu terjadi korupsi," sambungnya.
Trubus menyarankan jika memang program ini batal diadakan, maka perlu diperbesar untuk bantuan sosial alias bansos.
"Kebijakan pengganti menurut saya bansosnya diperbesar. Karena kan ini kan peruntukannya untuk orang miskin juga. Jadi, lebih banyak bansosnya diperluas saja. Berartinya diperbesar perolehan nilainya, kan. Kalau cuma taruh lah Rp300.000, bagaimana diubah menjadi Rp500.000, misalnya gitu," pungkasnya.
Advertisement
Menunggu Hitungan Bulan
Ujang Komarudin Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia melihat hal itu wajar, karena tahun ini sebenarnya masih menggunakan APBN era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"2025 ini kan tinggal beberapa bulan ke depan. Saya melihatnya ini langkah yang tepat, karena di sisi anggaran tidak menyalahi," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (28/10/2024).
Menurut Ujang, program makan bergizi gratis ini menjadi program utama pasangan Prabowo-Gibran, sehingga harus dieksekusi secara baik.
"Jadi seharusnya segera direalisasikan, agar memang rakyat merasakan realisasi janji kampanye yang lalu," ungkap dia.
Ujang menegaskan, di tahun ini, pemerintah harus menyiapkan segala kebutuhan untuk menjalankan, baik itu data dan daerah mana yang harus disasar terlebih dahulu.
"Jangan sampai program yang bagus ini menjadi project, misalnya vendornya pengusaha besar. Kan ada info yang beredar bahwa ini desa yang urus, UMKM yang urus, mana yang benar, mana yang tepat, itu harus betul-betul matang dan itu harus teruji," jelas dia.
Ujang menegaskan, jangan sampai program ini digantikan oleh kebijakan lain. Karena sudah menjadi bagian dari janji Prabowo-Gibran.
"Karena makan siang gratis itu harus, karena itu janji kampanye. Kalau menunya, harus dilihat kalau susu, kalau bisa susunya jangan impor kalau bisa dari peternak. Kalau di suatu daerah disitu makannya susu kedelai, itu bisa diekseskusi. Jadi dilihat tergantung melihat eksekusinya nanti," pungkas dia.
