Liputan6.com, Batubara PDI Perjuangan (PDIP) menggariskan arah perjuangan politik pada Pilkada Serentak 2024 adalah terhadap semua pasangan calon yang diusung sendiri maupun koalisi.
DPP PDIP mewarning seluruh kader, termasuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Sumut, untuk jangan mencoba-coba pasang 2 kaki di Pilkada Sumut 2024 dengan berpihak kepada calon lain.
Advertisement
"Untuk Pilgub Sumut misalnya, berpihak ke calon lain, dalam hal ini ke nomor urut satu, Bobby Nasution. Sanksi tegasnya dipecat," kata Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat.
Djarot menegaskan hal itu dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Kabupaten Batubara, di Aula Pendopo Serbaguna, Jalan Simpang Dolok, Batubara, Sumut, Minggu, 27 Oktober 2024.
"Kalau anggota DPRD pasang dua kaki, tiga kaki, dan ada Bobby, tidak mendukung calon kita (Edy Rahmayadi-Hasan Basari Sagala). Sudah jelas sanksinya, dipecat," Djarot kembali menegaskan.
Ingatkan TNI dan Polri Menjaga Netralitas
Rakercabsus DPC PDIP Batubara dihadiri ribuan kader dan pengurus se-Batubara. Juga dihadiri pengurus DPP PDIP, Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Zahir-Aslam Rayuda, dan seluruh pengurus serta jajaran DPC PDIP Batubara.
Pada kesempatan itu, Djarot juga mengingatkan TNI dan Polri untuk untuk menjunjung tinggi netralitas di Pilgub Sumut 2024. Jangan pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat untuk menentukan sikap pilihan kepada salah satu paslon.
"Untuk polisi, please, netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Tolong jaga situasi dan kondisi ini," ucap Djarot, mantan Gubernur DKI Jakarta.
"Lalu, untuk TNI dan Polri, netral, ASN dan Kepala Desa, netral. Karena ini hajat hidup rakyat Sumut. Biarkan kebebasan kepada rakyat Sumut untuk memilih pilihannya sebaik-baiknya," sambungnya.
Advertisement
Imbauan untuk Bawaslu
Djarot mengimbau Bawaslu untuk tidak pandang bulu menindak pelanggaran di Pilgub Sumut, dan memproses segala laporan yang disampaikan masyarakat terhadap seluruh pelanggaran.
"Bawaslu, harus tegas. Kalau ada pelanggaran, segera diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan baik, bersih, jujur," Djarot menuturkan.
Djarot juga mengimbau masyarakat untuk aktif melakukan seluruh tahapan Pilkada Sumut, hingga pemungutan suara nantinya.
"Jangan segan-segan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi," ujarnya.
KPU Jangan Main-main
Djarot Saiful Hidayatjuga mewanti-wanti KPU untuk tidak main-main dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan Pemilu pada Pilkada Sumut tahun 2024.
"Kepada KPU, jangan main-main. Kalau kejadian, di desa segera dilaporkan dan bersuara," Djarot menandaskan.
Advertisement
