Menag Nasaruddin: Haji Tidak Boleh Gagal Hanya karena Masalah Transisi Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji di tahun mendatang tidak boleh gagal hanya karena adanya transisi pemerintahan dari periode 2019–2024 ke 2024–2029.

"Prinsip kami, haji tidak boleh gagal hanya karena masalah transisi (pemerintahan)," kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai evaluasi penyelenggaraan Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/0/2024).

Sejalan dengan hal itu, kata dia melanjutkan, Kementerian Agama (Kemenag) pun meminta dukungan dan kerja sama dari Komisi VIII DPR RI dalam memastikan tidak ada gangguan dalam penyelenggaraan Haji 2025.

"Saya kira kita sepakat karena itu Kementerian Agama dengan segala risiko dan dengan dukungan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Komisi VIII insya Allah, diharapkan tahun ini tidak ada gangguan sedikit pun," ucap dia.

Diketahui pada masa pemerintahan yang baru atau di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dibentuk Badan Haji dan Umroh sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama agar pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan penyelenggaraan ibadah ke tanah euci yang aman dan nyaman. Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf.

"Harapan Bapak Presiden, pada tahun depan kita bisa benar-benar mandiri, badan penyelenggara haji mandiri. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji," ujarnya dikutip dari Antara.

Terdapat dua misi yang kini diusung Irfan bersama jajaran untuk memenuhi harapan Prabowo pada perbaikan layanan haji dan umroh, yakni memastikan seluruh jamaah berangkat dengan aman dan memberikan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di tanah duci.