Maruarar Sirait Sumbang 2 Ha Lahan untuk Program 3 Juta Rumah: Gratis

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memiliki cara untuk mengajak para pengembang swasta berpartisipasi dalam pembangunan program 3 juta rumah.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 28 Okt 2024, 20:32 WIB
Pasar perumahan kelas menengah makin kompetitif dengan hadirnya developer pendatang baru di kawasan Cibuburm Jawa Barat. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 350 juta per unitnya, menjadikan perumahan baru ini cocok untuk gen Z atau milenial yang ingin memulai keluarga baru.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal menyumbangkan 2 hektare lahan miliknya, untuk memulai inisiasi program 3 juta rumah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan, inisiasi ini sekaligus jadi cara untuk mengajak para pengembang swasta berpartisipasi dalam pembangunan program 3 juta rumah.

"Skemanya macam-macam. Ada yang saya buat tanggal 10 November groundbreaking di Tangerang. Buat siapa? Buat rakyat. Mau disewain atau dijual? Eggak. Mau dikasih aja," ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dia pun menjanjikan bahwa hunian yang nantinya tersedia tak akan dikenakan tarif bagi para penghuninya. "Gratis. Bentuknya apa, kita kasih aja," imbuhnya.

Khusus MBR

Dengan catatan, hunian itu bakal dikhususkan untuk para masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari berbagai macam golongan. Mulai dari masyarakat umum, hingga aparatur sipil negara (ASN) sampai TNI/Polri pun bisa ikut serta.

"Rencana saya nih, doain mudah-mudahan berhasil, di situ ada gurunya, ada TNI berpenghasilan rendah, polisi berpenghasilan rendah. Karena kalau TNI/Polisi yang Bintara, tamtama itu jatuhnya pindah-pindah tempat. Variasi, ada ASN juga," ungkapnya.

"Isunya cuman satu, dikasih kepada rakyat yang tepat. Jangan sampai salah sasaran. Kita kasih BLT aja sering salah sasaran kan. Jadi kita musti buat yang tepat sasaran," tegas Ara.

Lebih lanjut, Ara mempersilakan pihak swasta yang mau berpartisipasi dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan idenya masing-masing. Entah disumbang dalam bentuk hunian vertikal semacam apartemen atau rumah susun (rusun), ataupun rumah tapak.

"Silakan lah bentuknya apa. Dari swasta tanahnya, yang bangun swasta, sama isinya. Besok-besok bapak dari Intiland, terserah bagaimana. Mau tanahnya kayak saya, swasta dibangun, atau dibalik, gitu," kata Maruarar Sirait.


Banyak Keluarga di Jakarta Belum Punya Rumah Layak Huni

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai, hingga saat ini masih banyak keluarga di Indonesia termasuk di Jakarta yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan hidup tanpa tempat tinggal.

Menurut dia, ini cukup memprihatikan. Fahri lantas mengajak seluruh pihak, termasuk generasi muda untuk lebih peduli terhadap kondisi perumahan dan kawasan permukimannya. Sehingga setiap masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni.

"Di Jakarta ini ada video yang menyedihkan yang menggambarkan sebuah keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak dan bahkan ada yang hidup tanpa rumah. Rumah layak huni itu hak setiap warga negara," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Fahri menceritakan, di dalam video yang ditayangkan di media sosial youtube tersebut menggambarkan bahwa ada rumah yang didalamnya ada empat keluarga. Rumahnya sangat kecil dan berukuran sekitar 2 x 3 meter.

Para penghuninya ada anak-anak hingga lansia dimana nenek dan cucunya harus rela tidur bergantian. Neneknya bahkan mendapet jatah tidur atau shift pagi. Sedangkan cucunya dapet shift malam dan anaknya yang bekerja dapat shift sore.

"Di dalam video tersebut bahkan penghuninya harus tidur sambil duduk. Ini adalah tugas kita semua bagaimana menyelesaikan cita-cita kemerdekaan yang belum selesai. Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada kita semua termasuk Kementerian PKP untuk memperdulikan perumahan untuk rakyat," beber Fahri Hamzah.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya