Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan susunan nomenklatur baru Kementerian KKP. Bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, jalannya kementerian akan dibantu oleh empat direktorat jenderal (ditjen).
Plus dua eselon I, yakni Inspektur Jenderal (Irjen) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Khusus untuk Inspektur Jenderal, Ara nantinya akan mengambil bantuan dari luar instansi Kementerian PKP.
Advertisement
"Irjen saya nanti akan saya ajak langsung dari Kejaksaan Agung. Saya harapkan semua pekerjaan kita terbuka dan bebas korupsi," kata Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).
Adapun 4 direktorat jenderal yang akan membantu Ara di Kementerian PKP, terdiri dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pembinaaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain itu ada Direktorat Jenderal Pembangunan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Rumah Swadaya. Masing-masing ditjen akan membawahi empat direktorat.
Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri dari Direktorat Perencanaan, Program, Anggaran, dan Evaluasi; Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman di Perdesaan dan Kawasan 3T; Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman di Perkotaan; dan Direktorat Kemudahan Perizinan.
Sementara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pembinaaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari Direktorat Perencanaan, Program, Angggaran dan Evaluasi; Direktorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Direktorat Kemitraan dan Pembiayaan Kreatif; serta Direktorat Pembinaaan Usaha dan Perlindungan Konsumen.
Lalu, Direktorat Jenderal Pembangunan Perumahan terdiri dari Direktorat Perencanaan, Program, Anggaran, dan Evaluasi; Direktorat Rumah Susun; Direktorat Rumah Khusus dan Rumah Negara; dan Direktorat PSU (Prasarana Umum).
Restrukturisasi
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Rumah Swadaya terdiri dari Direktorat Perencanaan, Program, Anggaran, dan Evaluasi; Direktorat Rumah Swadaya Wilayah 1 (Sumatera, Kalimantan); Direktorat Rumah Swadaya Wilayah 2 (Jawa, Bali, Nustra); dan Direktorat Rumah Swadaya Wilayah3 (Sulawesi, Maluku, Papua).
Menurut dia, salah satu poin penting dalam restrukturisasi ini adalah penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pengembangan permukiman yang berkelanjutan, serta revitalisasi kawasan permukiman kumuh.
"Sehingga kita harapkan urusan pembangunan rumah, misal langsung selesai di Direktorat Jenderal," pungkas Ara.
Advertisement
Maruarar Sirait Mau Bagi-Bagi Rumah dari Tanah Sitaan Koruptor
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap mengeksekusi pelaksanaan program 3 juta rumah di masa pemerintaha Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, program tersebut jadi kelanjutan dari program eks Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang gencar mengakselerasi sertifikasi tanah.
"Kalau pak Jokowi kemarin bagi-bagi sertifikat tanah, saya mau Prabowo bagi-bagi rumah. Banyak TNI/Polri Bintara, Guru-guru, atau ASN kita yang belum punya rumah," ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Lewat program pembangunan 3 juta rumah Prabowo, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal memanfaatkan lahan-lahan sitaan milik koruptor untuk dijadikan perumahan rakyat.
"Caranya gimana, tanah-tanah sitaan koruptor dikembalikan untuk rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminan adalah tanahnya. Dan kalau dia TNI/Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih 20-30 tahun, sehingga cicilan tidak mahal," ungkap Maruarar Sirait.
Ada 1.000 Hektare Tanah Sitaan
Ara kini telah mengantongi sekitar 1.000 hektare tanah sitaan di Banten dari Kejaksaan Agung. Dia pun merayu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya agar lahan tersebut bisa dijadikan suatu kawasan pemukiman.
"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten dari Koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," kata Ara.
Rencana ini kian dimatangkan dalam Retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Sudah Dibahas di Kabinet
Selain Sri Mulyani dan dua wakil menteri keuangan, Ara mengaku telah mengajak menteri-menteri dan pejabat lain untuk bantu mensukseskan program pengadaan rumah.
"Nah kelebihannya kita kemarin retreat 4 hari. Kita bisa ngobrol banyak. Saya dengan Menteri Keuangan, dengan Wamennya, Pak Suhasil, Pak Anggito banyak ngobrol. Juga sama Pak Tiko (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo), dengan Pak Erick (Thohir) bisa banyak ngobrol," bebernya.
"Jadi saya udah minta sama Ibu Menteri Keuangan dan Pak Jaksan Agung, nanti kita rapat deh. Antara Menteri Keuangan, terus Dirjen Kekayaan Negara, kemudian Kejaksaan Agung, sama Menteri Pertahanan, supaya ada keputusan dan kepastian hukum. Supaya tanah-tanah ini kalau saya maunya diberikan kepada rakyat," tuturnya.
Advertisement
