Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengetahuan organisasi.
Penandatanganan dihadiri Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu, Dekan Sekolah Vokasi UGM Agus Maryono, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Didi Achjari, Dekan Fakultas Hukum UGM Dahliana Hasa, serta jajaran pimpinan Kemenkeu.
Advertisement
Anggito Abimanyu, mengatakan penandatanganan perjanjian kerja sama pada hari ini merupakan bentuk perluasan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman yang telah ditandatangani Kemenkeu dan UGM terkait kolaborasi peningkatan kapasitas SDM dan pengetahuan organisasi pada 1 Maret 2024 lalu.
"Kemenkeu dan UGM sepakat untuk bekerja sama memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," kata Anggito, di Yogyakarta, Selasa (29/10/2024).
Di bidang pendidikan, Kemenkeu dan UGM akan memperkuat kerja sama program magang merdeka belajar kampus merdeka, pertukaran dosen pengajar, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), penyelenggaraan kelas kemitraan program pendidikan Sarjana Terapan pada program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, dan kelas kemitraan program studi Magister Ilmu Hukum.
Sementara d bidang penelitian, Kemenkeu dan UGM akan melakukan penelitian untuk menghasilkan evidence-based policy dengan lingkup tema penelitian dan pengkajian hukum di bidang keuangan negara, pengembangan ekonomi hijau, perdagangan karbon, ekonomi berkelanjutan, program geotagging dan Sertifikasi Barang Milik Negara, serta penelitan sejenis di bidang keuangan negara.
Pengabdian Masyarakat
Selanjutnya, di bidang pengabdian masyarakat, akan dilakukan pengabdian bersama untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain tiga bidang kerja sama tersebut, akan dilaksanakan juga pelatihan bersama dalam program secondment, penguatan leadership, dan peningkatan kualitas pengelolaan aset pemerintah daerah.
Wamenkeu III ini menegaskan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing internasional. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas SDM, sehingga kurikulum pendidikan harus relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk penguasaan teknologi, keterampilan abad ke-21, dan nilai- nilai karakter.
“Mari kita membangun SDM di berbagai bidang: pangan, energi, investasi, dan proyek strategis nasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, Kemenkeu berharap dapat memperkuat kolaborasi dan pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan negara, peningkatan kapasitas SDM dan inovasi riset untuk mendorong pembangunan nasional yang inklusif dengan dukungan perguruan tinggi di Indonesia.
Advertisement
