Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait gerak cepat mewujudkan target Program 3 Juta Rumah per Tahun milik Presiden Prabowo Subianto.
Ara, panggilan akrabnya bersedia memberikan lahan berupa tanah perusahaan miliknya untuk di Tangerang menjadi lokasi ground breaking pembangunan rumah gratis beserta isinya dengan menggandeng pihak swasta yakni Agung Sedayu.
Advertisement
"Saya rencananya 10 November 20204 mendatang akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya,” kata Menteri Ara di sela-sela Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" dilansir Selasa (29/10).
Menteri PKP Maruarar menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Baginya yang terpenting bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan.
“(Bantuan rumah) macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” terangnya.
Dia juga mengajak semua pihak termasuk sektor swasta melalui program CSR untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Mengingat, pembangunan perumahan juga akan memberi efek berganda atau multiplier effect hingga pembukaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.
“Nanti kita lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa (bangunan rumah tapak atau rumah susun -red). Silakan swasta bentuknya apa bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain nggak? atau mau dijual juga nggak? ya saya maunya rumahnya gratis dikasih aja buat rakyat," terangnya.
Dia juga memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan. Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif namun harus dihuni dari berbagai kalangan.
"Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalua yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat. Intinya jangan jadi hunian ekslusif dan variasi ada ASN dan masyarakat juga sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis,” tandasnya.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Kemahalan, Menteri Ara: Harusnya Rp 1,25 Juta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBRK) dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Ara ini siap mendengar berbagai masukan berharap dukungan dari berbagai mitra kerja di bidang perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat," ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).
Sebagai perbandingan, dia mengacu pada harga sewa di rumah susun alias Pasar Rumput, Jakarta. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menilai harga sewa Rp 3,5 juta per bulan yang ditawarkan terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Setelah menghitung kebutuhan operasional Rusun Pasar Rumput sebesar Rp 18 miliar per tahun, Ara menganggap harga sewa ideal sekitar Rp 1,25 juta per bulan.
"Bayangkan di Pasar Rumput, (unit) bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih Rp 1,25 juta buat rakyat kecil senang enggak? Dikasih buat ASN senang enggak," kata Ara.
Advertisement
Efisiensi Anggaran
Ke depan, Ara melanjutkan, pihaknya juga mengedepankan keterbukaan informasi di Kementerian PKP. Sehingga terjadi efisiensi anggaran serta menghindari tindak korupsi di sektor perumahan. Apalagi Kementerian PKP memiliki tugas untuk membangun 3 juta rumah, namun anggaran yang disediakan masih minim.
"Bayangkan anggaran perumahan tahun 2025 kami hanya Rp 5 triliun. Anggaran ini lebih sedikit daripada tahun 2024 yang anggaran perumahan Rp 14 triliun yang hanya bisa digunakan membangun sekitar 200 ribu unit. Jadi bayangkan kami harus membangun 3 juta rumah, dan saya harus bisa menggunakan dana non APBN untuk mensukseskan program tersebut," ungkapnya.
Ara lantas mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam program perumahan. Misalnya dari pengusaha, pengembang, perbankan, serta pihak swasta bisa membangun rumah lewat dana CSR nya sehingga efisiensi APBN bisa dilaksanakan dengan baik.
"Tolong bantu kami ajak khususnya semua mitra kerja untuk bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sesuai dengan bidangnya masing-masing dan saya juga berharap dunia usaha sektor properti bisa terus berkembang. Kalau harga rumah turun kan rakyat juga senang dan Indonesia lebih sejahtera," tuturnya.
