Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melanjutkan safari politik dan konsolidasi pemenangan Pilkada Jawa Timur 2024, yang kini berada di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung.
Diawal pengarahannya, dia menyampaikan salam dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di mana tengah mengawasi proses fit and proper test para anggota Fraksi PDIP di DPR. Tes itu akan melihat ukuran IQ, EQ, personality, fighting spirit dari para anggota dewan itu.
Advertisement
Menurut Hasto, kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses pelembagaan partai yang merupakan syarat kemajuan. Ia mencontohkan Singapura, yang tanpa sumber daya alam, mampu berkembang menjadi negeri maju.
Hal itu bisa terjadi karena Singapura mampu memanfaatkan keunggulan strategisnya. Kuncinya adalah kualitas pendidikan, meritokrasi atau penempatan jabatan strategis, dan hukum berkeadilan. Dan di dalam semua itu, ada roh kedisiplinan, ujar Hasto.
“Maka di partai kita juga mengadopsi jalan pelembagaan dengan kedisiplinan itu. Termasuk dalam mengusung pemimpin di dalam pilkada,” kata Hasto.
Tantangannya tak mudah, kata Hasto. Sebab PDIP sudah membesarkan seseorang selama 23 tahun, namun ternyata ia lebih mengutamakan ambisi kekuasaan demi keluarganya. Yang dimaksudnya adalah Joko Widodo.
“Kekuasaan bisa merubah seseorang. Awalnya tampak sederhana, naik pesawat menolak kelas bisnis, tapi ternyata aslinya belakangan berbeda. Ini mengajarkan kita politik tak boleh diisi dan dihidupi dengan kebohongan. Politik harus diisi sosok pemimpin berkarakter,” kata Hasto.
“Kalau Bi Risma berbeda. Ia menjadi wali kota Surabaya dua periode sampai kemudian menjadi Mensos, ia tak pernah berubah. Tetap sosok yang bergerak cepat bila membela Wong Cilik,” tegas Hasto.
Aktifkan Posko Pengawasan
Sementara Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy meminta agar seluruh kader partai di Trenggalek serta Tulungagung untuk mengaktifkan posko-posko pengawasan dugaan kecurangan pengerahan aparat pemerintahan dalam pemenangan pilkada.
Dia mengatakan kebijakan ini didasari oleh pengalaman pada Pilpres 2024 lalu, serta perintah Ketua Umum Prof.Dr. Megawati Soekarnoputri.
“Ibu Megawati menyatakan bahwa sikap partai politik partai ke depan tidak ringan. Sekarang hukum vs hukum. Hukum yang mengandung kekuasaan keadilan melawan hukum yang dimanipulasi,” kata Ronny.
Menurutnya kader partai sudah tak saatnya lagi tunduk kepada penggunaan wewenang oleh oknum aparat seperti terjadi di pemilu lalu. Namun justru dengan semangat perjuangan dan perlawan, memastikan hukum yang berkeadilan benar-benar ditegakkan.
"Dari DPP, mempersiapkan sistem agar bagaimana kota melakukan upaya preventif dan upaya persiapan ketika kita akan menghadapi sengketa pemilu. Tips sederhana yang bisa kita lakukan. Rekam, simpan, laporkan melalui handphone,” tegas Ronny.
Advertisement
Harus Paham
Politikus Muda PDIP Arto Seno Bagaskoro mengatakan, seluruh kader partai harus paham calon kepala daerah yang didukung, paham kondisi daerah yang dihadapi, dan ujungnya menjadi juru bicara bagi para calon kepala daerah di hadapan masyarakat.
Sebagai contoh, Calon Gubernur Tri Rismaharini adalah sosok pemimpin yang bekerja dan tak mau cuma duduk di kantor berpendingin udara, namun turun ke lapangan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setelah Risma tahu, ia akan mencari solusi untuk rakyat.
Risma juga terbukti sudah memastikan pendidikan hingga SMA di Surabaya bisa dilaksanakan dengan gratis. Karena lahir dan besar di Surabaya saat Risma memimpin, Seno mengaku dirinya adalah saksi hidup bahwa pendidikan gratis oleh Risma benar terjadi, sekolah gratis tanpa pungutan sedikitpun.
“Nah kita yang menjadi corong komunikasi di tengah masyarakat mengenai prestasi ini. Itu akan menjadi cara terbaik kita ketika melaksanakan door to door di tengah masyarakat dalam memenangkan pilkada,” kata Seno.
