Liputan6.com, Jakarta Foto salaman Erick Thohir terus menjadi sorotan banyak pihak. Foto salaman Erick Thohir menjadi ikon setelah dirinya mendatangkan banyak pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Bahkan, postingan foto salaman ini menjadi tanda kesepakatan antara Erick Thohir.
Advertisement
Kali ini, Erick Thohir bersalaman dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Ada kesepakatan apa?
Erick Thohir, bertemu dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, untuk membahas upaya penurunan biaya logistik di Indonesia. Erick Thohir menekankan pentingnya langkah konkret agar biaya logistik domestik bisa lebih terjangkau.
Menurut Erick, upaya penurunan biaya logistik di sektor transportasi diperlukan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini, biaya logistik Indonesia sudah berhasil ditekan hingga 13-14 persen, namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain,” kata Erick saat berkunjung ke Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
“Sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, hari ini saya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar biaya logistik bisa ditekan lebih lanjut,” tambahnya.
Erick melihat potensi penurunan biaya logistik di masa depan, terutama dengan keterlibatan BUMN di sektor transportasi seperti Angkasa Pura (InJourney Airports), Pelindo, Kereta Api Indonesia (KAI), hingga Jasa Marga.
“Kami juga ingin memperkuat integrasi moda transportasi dan infrastruktur pendukungnya untuk meningkatkan pelayanan dan menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional,” lanjutnya.
Arahan Presiden Prabowo
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Dudy berharap koordinasi lintas kementerian seperti ini bisa terus dilakukan di masa mendatang.
“Mudah-mudahan pertemuan seperti ini bisa kita lanjutkan agar tidak ada sekat antar-kementerian, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan target-target pemerintah dapat tercapai,” ujar Menhub.
Dorongan Pembentukan Badan Logistik Nasional
Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto didorong untuk membentuk Badan Logistik Nasional (BLN) dalam periode pemerintahannya. BLN dianggap memiliki potensi memberikan dampak ekonomi besar dengan nilai hingga Rp400 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menilai bahwa BLN dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah logistik nasional yang kompleks.
“Diperlukan langkah besar untuk mengurai permasalahan logistik nasional, salah satunya dengan kehadiran Badan Logistik Nasional (BLN),” ungkap Akbar dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa sektor logistik memiliki peluang perputaran ekonomi mencapai Rp400 triliun, yang dapat memberikan kontribusi besar bagi negara. BLN dinilai mampu menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dan mendukung optimalisasi sektor logistik.
Akbar juga menyatakan bahwa BLN berpotensi menjadi “bahan bakar” baru untuk memulihkan sektor manufaktur yang lesu dan mencegah deindustrialisasi.
“Inisiatif strategis ini bisa menjadi panglima yang mengatur dan menyelaraskan kerja 16 kementerian dan lembaga, karena logistik meliputi seluruh proses dari hulu ke hilir,” tambahnya.
Advertisement
Mengatasi Masalah Kontainer Tertahan
Akbar menilai BLN dapat membentuk ekosistem logistik nasional yang terintegrasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan berbagai kendala logistik nasional.
“Indonesia membutuhkan Badan Logistik Nasional yang independen dan berbasis undang-undang untuk menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar-kementerian,” jelasnya.
Akbar juga mengingatkan adanya permasalahan regulasi pada tahun lalu yang menyebabkan ribuan kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Hal ini menimbulkan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.
“Jika tidak ada badan khusus yang mengelola dan bertanggung jawab atas persoalan ini, masalah seperti ini pasti akan terus berulang,” ucapnya.
Dengan adanya BLN, diharapkan ada satu lembaga dengan kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi lintas kementerian. Hal ini akan menjadi lompatan besar bagi sektor logistik nasional.
“Para pelaku usaha logistik tentu akan mendukung, karena operasional bisnis akan lebih efisien dan dampaknya akan positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan,” tutup Akbar.
