PCO Buat Akun Resmi Presiden Prabowo dan Republik Indonesia

Menurut Hasan, akun @presidenrepublikindonesia saat ini masih dalam posisi standby. Nantinya akan diisi oleh kegiatan-kegiatan kepala negara.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 30 Okt 2024, 12:51 WIB
Akun resmi Presiden RI @presidenrepublikindonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pihaknya sudah membuat akun sosial media untuk mewadahi kegiatan Presiden Republik Indonesia.

Menurut dia, akun tersebut berbeda dengan unggahan pribadi yang diunggah Presiden Prabowo Subianto dalam akun sosial medianya.  

“Ini kita siapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan. Jadi bukan akun pribadi,” kata Hasan saat dikonfirmasi awak media, Rabu (30/10/2024).

Menurut Hasan, akun tersebut saat ini masih dalam posisi standby. Nantinya akan diisi oleh kegiatan-kegiatan kepala negara.

“Sementara standby dulu. Belum aktif. Nanti direncanakan berisi kegiatan-kegiatan beliau sebagai presiden,” jelas Hasan.

Sebagai informasi, akun tersebut dinamakan @presidenrepublikindonesia. Selain akun itu, PCO juga membuat akun sosial media untuk Negara Republik Indonesia bernama @republik.indonesia.

Pantauan saat ini, @presidenrepublikindonesia sudah memiliki pengikut di Instagram 512 ribu akun dan memiliki satu unggahan foto Presiden Prabwo saat momen pelantikan 20 Oktober 2024.

Sementara @republik.indonesia memiliki pengikut 371 ribu pengikut dengan unggahan bendera merah putih . Masing-masing dari akun tersebut memiliki satu unggahan. 


IKN Tak Jadi Prioritas Prabowo, tapi Swasembada Pangan

Presiden RI Terpilih Periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah hal dalam program Prabowo Bicara. (Tangkapan Layar)

Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Namun, RI 1 lebih mendorong penguatan infrastruktur untuk program swasembada pangan.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditanyai soal kelanjutan proyek IKN, usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Kewajiban PU support pak Presiden swasembada pangan. Berarti support Kementan. Itu dulu yang utama," kata Dody.

Dody menyatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk membantu program swasembada pangan. Khususnya dalam pengadaan komoditas pangan utama semisal beras.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, yang utama tuh itu. Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak, itu kan nanti kita jadi enggak bisa makan. Semua orang kan kalau enggak makan beras seolah-olah enggak makan, jangan lah. Beras itu utama," bebernya.

Untuk itu, Kementerian PU akan mendompleng produksi beras lewat infrastruktur di bidang sumber daya air, semisal pembangunan bendungan hingga irigasi.

"Termasuk swasembada air, otomatis. Kalau support Kementan kan itu irigasi dan seterusnya. Air itu wajib karena kan penyediaan air baku. Jakarta contohnya penurunan muka tanah gara-gara air tanah sering disedot," imbuhnya.

IKN Bukan Prioritas

Kendati begitu, Kabinet Merah Putih Prabowo tidak akan serta merta meninggalkan proyek IKN. Meskipun Dody menekankan swasembada pangan jadi program utama yang bakal pihaknya geluti.

"Insya Allah langsung. Secepat-cepatnya lah pasti. Tapi pasti yang utama itu (swasembada pangan)," pungkas Dody.


Proyek IKN Tetap Lanjut

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, Prabowo sempat memberikan pengarahan soal kelanjutan proyek IKN kepada Kabinet Merah Putih saat retreat hari kedua di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024). Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam waktu empat tahun.

"Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN," kata Raja Juli melalui akun Instagramnya @rajaantoni, dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Menurut dia, Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN yang dimulai Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu akan dilanjutkan. Prabowo juga menyampaikan komitmen merampungkan pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

"Soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujarnya.

"Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun," sambung Raja Juli.


Progres Gedung di IKN

Dia menuturkan, gedung-gedung pemerintahan di IKN sudah hampir rampung. Prabowo meminta Otorita IKN dapat menyelesaikan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif di IKN dalam waktu 4 tahun.

"Bagi beliau IKN adalah 'Ibukota Poloitik'. Oleh karen itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," tutur Raja Juli.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyampaikan Prabowo ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada Agustus 2028. Prabowo juga berharap pelantikan Presiden dan Wapres periode 2029-2034 dapat dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," pungkas Raja Juli.

Infografis Jurus Pemerintahan Prabowo - Gibran Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. (Liputan6.com/Abdillah)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya