Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Menteri Prabowo, Produk Lokal Belum Tentu Terangkat di Pasar

Pemakaian Maung Pindad oleh Menteri Prabowo belum akan berimplikasi signifikan terhadap penggunan produk dalam negeri. Kecuali, RI 1 udah mengeluarkan instruksi presiden agar suatu produk made in Indonesia bisa jadi barang nasional.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 30 Okt 2024, 18:30 WIB
Kendaraan taktis Maung buatan Pindad. (Foto: Pindad)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah meminta kepada menteri di jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggunakan Maung Pindad sebagai mobil dinas. Namun, kebijakan itu dinilai belum akan berpengaruh besar terhadap pemakaian produk dalam negeri di tingkat masyarakat. 

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad melihat jumlah pengguna mobil Maung Garuda nantinya masih kecil, masih terbatas di kalangan menteri dan pejabat saja. Di sisi lain, angka penjualan mobil nasional berada di kisaran 1 juta unit per tahun. 

"Kecuali Maung kemudian muncul jadi mobil nasional. Itu dikonsumsi di atas 5-10 persen oleh masyarakat, baru itu dampak ekonominya gede banget. Tapi kalau baru hanya menteri dan presiden, itu masih kecil value ekonominya," kata Tauhid kepada Liputan6.com, Rabu (30/10/2024).

Menurut dia, pemakaian Maung oleh Prabowo cs belum akan berimplikasi signifikan terhadap penggunan produk dalam negeri. Kecuali, RI 1 udah mengeluarkan instruksi presiden agar suatu produk made in Indonesia bisa jadi barang nasional. 

"Tetapi tadi, syaratnya barang kita yang lain juga harus berkualitas. Tapi kan kita belum tahu yang lain mana. Apakah produk elektronik, besi, baja, dan sebagainya," imbuh dia.

Selain itu, ia juga menyoroti harga Maung Garuda yang masih tergolong mahal untuk masyarakat umum. Dengan banderol harga Rp 1,2 miliar, menurutnya konsumen akan mencari mobil yang lebih kompatibel.  

"Market akan melihat lebih realistis. Dia akan membandingkan dengan harga Rp 1,2 miliar, dengan produk yang berbeda akan bisa bersaing enggak. Kan masyarakat melihat ke situ," ungkapnya.

"Kalau saya sebagai anak buah pak Prabowo ya pasti saya ikuti. Tapi kalau masyarakat kan dia tidak terganggu oleh itu. Dia preferensi konsumen yang berkuasa," ujar Tauhid. 

Meski begitu, Tauhid meyakini perintah Prabowo terhadap para menterinya akan turut mendongkrak permintaan pasar Maung Garuda. Oleh karenanya, ia mendorong PT Pindad (Persero) untuk bisa memproduksi kendaraan roda empat sesuai kebutuhan pasar. 

"Jadi itu akan bertahap lah. Kita dorong, semangatnya saya kira positif. Tetapi kita dorong agar ada kendaraan-kendaraan komersil yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya LCGC, city car, macam-macam. Memang masuk ke kebutuhan masyarakat. Itu baru dampaknya gede," tuturnya.


Pindad Kebanjiran Pesanan Mobil Maung, Kemhan Borong 4.600 Unit

Maung Pindad, kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad (Persero) yang bakal jadi kendaraan operasional para menteri Kabinet Merah Putih. (www.pindad.com)

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait persiapan PT Pindad dalam memproduksi mobil Maung. Menyusul, keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Maung Pindad kendaraan operasional pejabat.

Erick menyatakan Pindad sudah menerima pesanan sebanyak 4.600 unit Maung dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam 2 tahun mendatang.

"Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 maung untuk 2 tahun ke depan, dan tantu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ," ujar Erick, ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (20/10/2024).

Kendati begitu, dia belum memastikan apakah ada tambahan pesanan ke Pindad untuk menjadikan mobil Maung untuk operasional pejabat negara. Menurutnya, jikapun ada tambahan, perlu dipastikan proses produksinya tidak terganggu.

"Apakah ada tambahan order untuk tadi kementerian, kembali, mohon tanyakan kepada Dirut Pindad, supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai nanti jadi menjadi isu yang lain," ucapnya.

Pada dasarnya, Erick mendukung penguatan penggunaan produk lokal, termasuk Maung Pindad. Namun, dia melihat rencana itu baru bisa dilaksanakan secara bertahap.

"Tapi tentu kita mendukung yang memang bagaimana penggunaan daripada produksi dalam negeri harus kita tingkatkan. Tapi pasti ada tahapannya gak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus ditata, tapi Dirut Pindad yang lebih ngerti," bebernya.

Erick memastikan kembali dukungan BUMN terharap rencana dan program pemerintah. "Kita mendukung rencana program pemerintah aja," pungkasnya.


Pindad Tunggu Arahan

Maung Pindad, kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad (Persero) yang bakal jadi kendaraan operasional para menteri Kabinet Merah Putih. (www.pindad.com)

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan eselon I di pemerintahannya untuk menggunakan mobil Maung Pindad. Langkah itu dinilai menggantikan mobil-mobil produksi luar negeri.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menilai hal itu bisa memperkuat penggunaan produk lokal. Serta mampu mendorongindustri otomotif sendiri yang mandiri kedepannya.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," ujar Abraham dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Abraham bilang, Pindad saat ini masih menunggu tindak lanjut dari arahan tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan proses pengadaan dari masing-masing Kementerian dan instansi. Dia menyampaikan Pindad harus sanggup usai diperintah Presiden Prabowo. Dia berharap ada dukungan yang turut diberikan ke anggota Holding BUMN Industri Pertahanan atau Defend ID itu.

"Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung," kata dia.

"Prinsipnya, Pindad sudah memulai produksi kendaraan operasional dan hasilnya sudah dipergunakan oleh satuan TNI dan Polri," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya