Liputan6.com, Jakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam Mujaddid Aliansi Mahasiswa Pejuang Demokrasi (AMPERA) menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Mereka menuntut Menteri BUMN Erick Thohir segera mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatan Dirut PT PLN (Persero).
Advertisement
Koordinator Lapangan Mujaddid AMPERA, Kamaluddin dalam orasinya mengatakan, aksi damai ini dilakukan karena Darmawan Prasodjo dianggap gagal memimpin perusahaan plat merah tersebut. Kegagalan dapat dilihat dari tingginya utang PLN.
"Jumlah utang PLN per Juni 2024 tembus Rp.138,88T yang secara spesifik utang jangka pendek sebesar Rp.21,12T Dari 20,92T Per Desember 2023, sementara utang jangka panjang PLN ke Bank tembus Rp.117,76T sementara per Desember 2023 Rp.127,87T," ujar Kamaluddin, melalui keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).
Hal tersebut, lanjut dia, menjadi catatan buruk kepemimpinan Darmawan Prasodjo, di mana, Darmawan Prasodjo seakan mengabaikan utang yang menjerat PT PLN. Padahal, utang terus menerus membengkak dapat menjadi ancaman, jika tak kunjung dibayarkan.
"Kita ketahui bersama bahwa Darmawan Prasojo mengakui pernah gagal membayar utang, dan meminta penundaan pembayaran tahun 2020 dan dilakukan tahun depan pada 2021," kata Kamaluddin.
Dia menekankan, Mujaddid AMPERA menilai Darmawan Prasojo tidak mampu lagi memimpin PLN, akan tetapi dengan kepiawainnya menampilkan segala cara untuk PLN terlihat baik-baik saja.
"Menggelontorkan CSR yang sebesar-besarnya dalam rangka membungkam mata publik sehingga menjadikannya masih langgeng sampai sekarang," ucap Kamaluddin.
Berlindung di Bawah Orang-Orang
Menurut Kamaluddin, kelihaian Darmawan Prasodjo yang berlindung di bawah institusi pemerintahan menjadikan dirinya sesuka hati dalam menempatkan orang-orang tertentu yang secara profesionalitas belum memadai.
"Pertanyaannya ada apa? apa benar jika Darmawan dengan kekuasaan yang dimilikinya, jika tidak senang dia serta merta melakukan pemecatan, apakah benar Darmawan Prasodjo lebih mengedepankan hasrat politiknya dibanding menjadikan Perusahaan Berpelat Merah ini memiliki reputasi yang baik," kata dia.
Kamaluddin melanjutkan, belum lagi hilang di ingatan, terjadinya pemadaman listrik di wilayah Sumatra bagian selatan, barat, dan utara. Pemadaman listrik secara massal terjadi sejak Selasa 4 Juni 2024, hingga Rabu 5 Juni 2024.
"Berdasarkan rilis, di provinsi lampung kerugian yang dialami pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta industri ditaksir mencapai Ratusan Miliar. Jika diakumulasi dengan lima Provinsi lain di sumatera yang mengalami pemadaman serupa, nilai kerugiannya tentu jauh lebih besar," paparnya.
"Di mana Nurani Darmawan prasodjo tatkala masyarakat mengalami pemadaman listrik hingga 30 jam apakah ini disebut prestasi?," sambung Kamaluddin.
Ia menekankan, dari kejadian beberapa bulan kemarin, bisa menilai bahwa jargon AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) hanya sebatas kertas. Padahal, PLN adalah sebuah Perusahaan BUMN yang seharusnya dalam pengelolaanya harus profesional.
"Berdasarkan sederet peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan kepemimpinan Darmawan Prasodjo, kami yang tergabung dalam Mujaddid Aliansi Mahasiswa Pejuang Demokrasi yang disingkat (AMPERA) dan sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 (9/1998) Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum," tandas Kamaluddin.
Advertisement
