Menteri HAM Natalius Pigai: Kami Tak Punya Program 100 Hari Kerja, Program Kami 5 Tahun

Menurut Natalius Pigai, program yang biasanya dikerjaan kementerian lain selama 100 hari, sudah selesai ia garap dalam 7 hari kerja saja.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 31 Okt 2024, 12:51 WIB
Pegiat HAM asal Papua Natalius Pigai dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024). Pigai mengaku siap jika ditugaskan di Kabinet Prabowo-Gibran.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10/2024).

Dalam paparannya, Natalius menegaskan tidak memiliki program 100 hari kerja, ia menyebut program yang ia buat untuk lima tahun.

“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Menurut Pigai, program yang biasanya dikerjaan kementerian lain selama 100 hari, sudah selesai ia garap dalam 7 hari kerja saja.

“Andaikan saya mengatakan program 100 hari tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesaikan tujuh hari Pak,” kata dia.

Menurut Pigai, program 100 hari kerja kurang efektif sebab akan menimbulkan kemalasan dalam bekerja usai 100 hari kerja tercapai.

“Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 hari nanti diam semua, gak ada yang kerja lagi, oleh karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya,” kata dia.


Perkenalkan Diri

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, pada Kamis (31/10/2024). (Delvira Hutabarat).

Sebelumnya, dalam sambutan awalnya, Pigai memperkenalkan stafnya dan juga dirinya sendiri.

“Saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi. Tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan,” kata Pigai dalam rapat.

Menurut Pigai, ratusan menteri dan wamen kabinet baru, hanya kementeriannya yang dijabat oleh menteri dadi aktivis atau dari lapangan.

“Kalau bapak melihat semua menteri, kami dua lah yang berasal dr lapangan. Oleh karena itu kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skill knowledge dan juga atitute,” kata dia.


Minta Dana Rp 20 Triliun

Selain itu, Pigai juga turut membahas permintaannya kontroversial beberapa waktu lalu, yakni agar anggaran Kementerian HAM sebesar Rp 20 triliun.

“Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, dengan melakukan terobosan di luar bayangan semua orang di mana mengangkat hak asasi manusia diabaikan,” kata dia.

“Jadi itu sebenernya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yg beyond menggemparkan. Mumgkin menurut orang menggemparkan. Sebenernya bagi kami pembela HAM, hal biasa-biasa saja,” sambungnya.

Infografis Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Ditutup Bareskrim Polri, Dibuka Lagi Komnas HAM. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya