Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), buka suara soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY mengatakan, Prabowo telah memberi instruksi agar bisa menuntaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, khususnya untuk konstruksi gedung-gedung pemerintahan, parlemen hingga lembaga peradilan.
Advertisement
"Yang jelas, beliau menginginkan agar pembangunan IKN ini difokuskan pada penuntasan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Utamanya fasilitas untuk eksekutif, juga legislatif dan yudikatif," kata AHY usai berkunjung ke Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Sebab, AHY menambahkan, ketiga elemen negara ini jadi syarat utama agar Prabowo dan Kabinet Merah Putih bisa mulai memimpin Indonesia dari IKN.
"Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrasruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan dari negeri ini sudah bisa dijalankan di sana," ujar dia.
Saat ditanya kelanjutan pembangunan IKN yang tak lagi jadi prioritas, AHY tak memungkiri bahwa nantinya akan ada sejumlah penyesuaian. Utamanya terkait anggaran, lantaran Prabowo tak ingin uang negara hanya fokus membangun ibu kota baru saja
"IKN sekali lagi disampaikan oleh bapak Presiden, kita akan lanjutkan IKN, tentu dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia. Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas," ungkapnya.
"Tentu tidak pernah ada kata tak terbatas berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu kita juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian," tegas AHY.
IKN Tak Jadi Prioritas Prabowo, tapi Swasembada Pangan
Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Namun, RI 1 lebih mendorong penguatan infrastruktur untuk program swasembada pangan.
Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditanyai soal kelanjutan proyek IKN, usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
"Kewajiban PU support pak Presiden swasembada pangan. Berarti support Kementan. Itu dulu yang utama," kata Dody.
Dody menyatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk membantu program swasembada pangan. Khususnya dalam pengadaan komoditas pangan utama semisal beras.
"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, yang utama tuh itu. Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak, itu kan nanti kita jadi enggak bisa makan. Semua orang kan kalau enggak makan beras seolah-olah enggak makan, jangan lah. Beras itu utama," bebernya.
Untuk itu, Kementerian PU akan mendompleng produksi beras lewat infrastruktur di bidang sumber daya air, semisal pembangunan bendungan hingga irigasi.
"Termasuk swasembada air, otomatis. Kalau support Kementan kan itu irigasi dan seterusnya. Air itu wajib karena kan penyediaan air baku. Jakarta contohnya penurunan muka tanah gara-gara air tanah sering disedot," imbuhnya.
IKN Bukan Prioritas
Kendati begitu, Kabinet Merah Putih Prabowo tidak akan serta merta meninggalkan proyek IKN. Meskipun Dody menekankan swasembada pangan jadi program utama yang bakal pihaknya geluti.
"Insya Allah langsung. Secepat-cepatnya lah pasti. Tapi pasti yang utama itu (swasembada pangan)," pungkas Dody.
Advertisement
Proyek IKN Tetap Lanjut
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, Prabowo sempat memberikan pengarahan soal kelanjutan proyek IKN kepada Kabinet Merah Putih saat retreat hari kedua di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024). Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam waktu empat tahun.
"Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN," kata Raja Juli melalui akun Instagramnya @rajaantoni, dikutip dari kanal News Liputan6.com.
Menurut dia, Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN yang dimulai Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu akan dilanjutkan. Prabowo juga menyampaikan komitmen merampungkan pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.
"Soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujarnya.
"Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun," sambung Raja Juli.
