Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan ada 6,4 juta hektare tanah ekuivalen dengan 13,8 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat tidak memiliki peta lahan. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa lahan.
"Setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektare, yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang (tanah). Ada sertifikatnya, tapi enggak ada petanya. Nah ini memang berpotensi tumpang tindih," kata Nusron Wahid di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/1/2024).
Advertisement
Politikus Partai Golkar itu mengatakan hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu. Nusron berkomitmen untuk segera menyelesaikan.
"Kalau toh enggak bisa menyelesaikan semua, minimal kan harus saya mengurangi. Tinggal 1 juta atau berapa. Supaya potensi konflik pada sengketa pada kemudian hari itu menurun. Kalau enggak selesai, kan konfliknya akan terus-menerus," ucap Nusron.
Menteri ATR/BPN menuturkan 6,4 juta hektare lahan itu tersebar merata di seluruh Indonesia. Dia berkata, tumpang tindih kepemilikan lahan dapat memicu konflik sengketa lahan.
"Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektare ini. Setiap ada konflik itu saya lihat selalu, saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus menerus, maka kami datang," tuturnya.
Nusron mengeklaim telah melakukan upaya mengantisipasi terjadinya sengketa lahan dengan berkoordinasi dengan ke Kejaksaan Agung, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya.
"Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah," ucap Nusron.
Di Depan Menteri Nusron Wahid, Politikus PDIP Imbau Taubat Berjemaah
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras Kementerian ATR/BPN terkait persoalan agaria. Menurut Deddy, ATR/BPN masih mengedepankan penyelesaian secara hilir yang kurang berurusan dengan rakyat.
"Kalau melihat dari 100 program kerja Menteri (Nusron Wahid) tadi, jelas terlihat poin paling penting dua terutama itu urusannya dengan swasta, bukan urusannya dengan rakyat. Itu programatik, hilir," kata Deddy di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Deddy menilai insan agraria pasti terlibat dalam persoalan tanah. Politikus PDIP ini meminta negara maupun Kementerian ATR/BPN segera taubat berjemaah.
"Karena saya punya premis, semua kekacauan ini pasti terjadi karena melibatkan insan agraria, atau pasti tidak terjadi jika tidak melibatkan insan agraria, kan di sana persoalannya," ujar Deddy Sitorus.
"Jadi kembali ke dalam dulu, sebelum kita membuang-buang umur bicara kasus-kasus, tidak hanya Kementerian Agraria, negara ini harus bertaubat menurut saya untuk urusan agraria ini, Pak. Harus bertaubat kita ini, taubat berjemaah," sambungnya.
Deddy menyatakan keadilan soal agraria sudah sulit didapatkan. Dia menyinggung segelintir kelompok yang bisa menguasai ratusan ribu hektare tanah, sedangkan rakyat kesulitan.
"Karena apa? Rasa-rasanya di seluruh penjuru negeri ini keadilan agraria ini mustahil didapatkan, Pak, mustahil. Bagaimana sebuah kelompok usaha atatu individu bisa menguasai ratusan ribu hektare, jutaan hektare, tapi tanah rakyat yang 20×15 mungkin mereka harus berdarah-darah. Kan problem kita di sana, Pak," pungkasnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
