Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan program pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu yang tengah dibersihkan dan diperbaiki adalah PT Indofarma Tbk (INAF).
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, dalam pembenahan INAF, saat ini tantangan yang dihadapi adalah beralih ke produksi obat-obatan herbal berbasis bahan baku lokal.
Advertisement
Erick Thohir menjelaskan cita-cita awal untuk menjadikan Indofarma sebagai pusat produksi herbal belum terealisasi, karena beberapa kendala terkait tata kelola perusahaan yang baik. Cita-cita awal untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku obat impor hingga mencapai 80 persen memang sangat penting.
"Seperti Indofarma saya rasa awal daripada cita-cita kami itu kan kalau selama ini kita bergantung oleh obat impor waktu itu atau bahan baku import yang hampir mencapai 80 persen. Tadinya kan cita-cita, ini kan cita-cita boleh lah. Indofarma itu kita mau khususkan di Herbal, di roadmap kita. Kenapa kita melihat potensi obat-obatan herbal kita itu tidak kalah dengan India dan China mustinya," kata Erick dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Di mana, secara global, obat-obatan herbal telah menjadi solusi alternatif untuk kesehatan yang berkelanjutan, namun Erick mengakui pelanggaran dalam tata kelola menghambat tujuan ini.
Perlu diketahui Indofarma gagal membayar hak-hak para pegawai sebesar Rp 95 miliar. Kegagalan itu disebabkan salahnya mengelola anggaran hingga korupsi oleh manajemen.
Gandeng Swasta
Sebagai langkah untuk memulihkan kondisi Indofarma, Erick mengungkapkan pihaknya tengah menjajaki kemitraan dengan sektor swasta yang bisa memastikan pasokan bahan baku untuk Indofarma.
"Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya menyehatkan. Yaitu salah satunya kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa menggaransi bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50 persen dari hasil produksinya itu juga kita untuk dikirim ke luar negeri," tambahnya.
Detail Kemitraan
Namun, Erick belum bisa mengungkapkan detail kemitraan tersebut karena proses tender yang masih berlangsung.
Erick menekankan pentingnya model check and balance dalam pengelolaan BUMN agar kontrol pasokan bahan baku dan pasar, baik domestik maupun ekspor, berjalan beriringan. Menurutnya, pengawasan BUMN tidak bisa hanya bergantung pada kementerian.
"Tapi saya memang belum boleh bicara siapa. Karena ini lagi proses tender. Jadi belum getok istilahnya. Tapi modeling ini yang kita ingin supaya ada check and balance,” jelasnya.
Erick mencontohkan upaya serupa yang dilakukan pada Kimia Farma melalui kemitraan dan investasi dari pihak seperti INA (Indonesia Investment Authority).
"Sama sepanjang Kimia Pharma juga kita bersama Ina, karena memang waktu itu kan sudah ada investasi," imbuhnya.Selain fokus pada Indofarma dan Kimia Farma, Erick memastikan BUMN akan terus konsisten dengan tiga prioritas utama, yaitu perlindungan rakyat, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan akses.
Advertisement
Pemerataan Pembangunan
Dalam lima tahun ke depan, Erick menyatakan BUMN akan bekerja sesuai arahan Presiden untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah, bukan hanya sekedar mengejar angka statistik.
"Nah sama dalam planning lima tahun ke depan kembali saya tegaskan ada tiga ini kemarin. Kita akan ketemu para diroute-diroute nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta oleh Bapak Presiden Jenderal Purnaman Haji Prabowo Subianto," tegasnya.
Erick Thohir juga menegaskan dalam mendukung pembangunan yang adil, Kementerian BUMN akan terus menjaga konsistensi dalam menjaga persaingan yang sehat di industri farmasi, memastikan akses bagi rakyat yang membutuhkan, serta mempertahankan keberlanjutan bagi BUMN.
"Dimana konteks daripada tadi is not about statistik angka tapi pemerataan juga harus terjadi," pungkasnya.
Reporter: Ayu
Sumber: Merdeka.com
