Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan PT Indofarma Tbk (INAF) rencananya akan dijadikan sebagai produsen obat herbal. Namun, tata kelola perusahaan yang tak benar membuat cita-cita itu tak bisa tercapai.
Dia menegaskan, dugaan korupsi dalam anak usaha Bio Farma itu tetap menjadi prioritas dalam proses hukum. Secara bersamaan, Kementerian BUMN menyusun strategi untuk menyehatkan kondisi perusahaan.
Advertisement
"Kembali untuk penyehatan anak ushaa kita coba tindak lanjuti kalau soal kasus korupsinya saya rasa kita tidak pandang bulu, kita periksa, kita ambil siapapun yang melakukan fraud ya atau penipuan-penipuan," kata Erick dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
"Tetapi yang paling penting kalau kami melihat bagaimana bisnis modelingnya harus diperbaiki ya," sambung dia.
Dia menjelaskan, keinginannya terhadap Indofarma. Termasuk menjawab tantangan atas bahan baku obat yang mayoritas masih dipenuhi dari impor. Dia bilang, Indofarma tadinya akan digadang sebagai produsen obat herbal seiring kebutuhan global.
"Seperti Indofarma saya rasa awal daripada cita-cita kami itu kan kalau selama ini kita bergantung oleh obat impor waktu itu atau bahan baku impor yang hampir mencapai 80 persen," ujar dia.
"Tadinya kan cita-cita, ini kan cita-cita boleh lah, Indofarma itu kita mau khususkan di herbal, di roadmap kita. Ya kenapa? kita melihat ya potensi obat-obatan herbal kita itu tidak kalah sama India dan China," jelasnya.
Peluang Pasar Global
Erick memandang, dunia saat ini melirik obat herbal sebagai pilihan. Peluang ini yang ingin ditangkap Erick melalui perusahaan pelat merah.
"Mestinya yang dimana kita lihat sekarang, secara global obat-obatan herbal ini sudah menjadi salah satu alternatif pengobatan yang memang sedang dunia menjadi dolusi untuk safetyness atau kesehatan secara berkelanjutan," ucapnya.
Namun, rencana itu terganjal kasus dugaan korupsi yang terjadi di Indofarma dan anak usahanya. Proses penyehatan tata kelola ini yang jadi perhatian utama Erick Thohir di Indofarma. "Cuma kan sayangnya, ya kembali, GCG kalau dilanggar ya cita-cita itu gak jadi kenyataan," pungkasnya.
Erick Thohir Rayu Swasta Bantu Sehatkan Indofarma
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap langkah baru dalam upaya menyehatkan PT Indofarma Tbk (INAF). Salah satunya akan menggandeng perusahaan swasta untuk terlibat.
Keterlibatan itu, kata Erick Thohir, untuk menunjang penguatan model bisnis yang akan dijalankan Indofarma. Kerja sama itu, diharapkan bisa memastikan bahan baku obat yang nantinya diproduksi oleh Indofarma.
"Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya menyehatkan, menyehatkan yaitu salah satunya kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee (menjamin) bahan baku karena ini bahan baku penting," kata Erick dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Kendati begitu, dia belum bisa berbicara banyak mengenai perusahaan mana saja yang diajak untuk melakukan penyehatan tersebut. Pasalnya, hal itu masih dalam proses tender.
"Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender, jadi belum getok istilahnya," tegas dia.
Erick menjelaskan, ketika ada jaminan bahan baku nantinya, kemudian mulai produksi obat, sebagian akan digunakan untuk ekspor. Namun, tak juga mengabaikan kebutuhan obat di dalam negeri.
"Tetapi ketika produksi terjadi, sama, kita coba melihat kalau bisa 50 persen dari hasil produksinya itu kita untuk dikirim ke luar negeri," ujarnya.
Dia lantas menjelaskan manfaat dari menggandeng perusahaan swasta dalam memasok bahan baku obat tadi. Misalnya, dengan adanya pemantauan secara lebih menyeluruh.
"Tapi modeling ini yang saya ingin supaya ada check and balance ya bahan bakunya terkontrol, market dalam negerinya juga dapat, tapi ini ke luar negerinya juga dapat. Karena dengan check and balance saling kontrol ini saya rasa itu yang jadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hari ini dan kedepan," bebernya.
Advertisement
Pengawasan BUMN Tak Bisa Dilakukan Sendiri
Pada konteks itu, Erick menegaskan aspek pengawasan terhadap BUMN tidak bisa dilakukan sendiri. Maka, diperlukan adanya pihak lain yang turut serta memastikan kinerjanya.
"Karena sering saya bilang, tidak mungkin pengawasan BUMN itu langsung hanya dari kementerian," ucapnya.
"Tapi bagaimana dari public sector atau dari partnership yang namanya strategic partner atau financial partner seperti ktia lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restruktrusasi dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutan," sambung Erick Thohir.
