Liputan6.com, Jakarta - Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kamis (31/10/2024). Ini merupakan rapat perdana bagi Natalius Pigai setelah resmi menjabat sebagai Menteri HAM.
Pada kesempatan itu, Pigai menyatakan bahwa ia tidak memiliki program 100 hari kerja, melainkan program yang dirancang untuk lima tahun.
Advertisement
“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” katanya.
Pigai juga menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Menurutnya, hanya untuk program sosialisasi saja, sudah diperlukan anggaran sebesar Rp 8,3 triliun.
“Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka Rp 8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” tuturnya.
Dengan begitu, Pigai menegaskan bahwa anggaran Rp 20 triliun bukanlah jumlah yang besar, karena ia telah menyiapkan hingga 200 bahkan 1.000 program yang siap diajukan kepada DPR.
Sebelumnya, Pigai membagikan kisah perjalanan kariernya. Ia bercerita bahwa sebelum menjabat sebagai menteri, dirinya pernah bekerja sebagai tukang parkir di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kalibata, Jakarta, dan tidak banyak membaca.
"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata itu, saya tukang parkir, juru parkir," ungkapnya.
Pigai kemudian menjadi karyawan honorer, lulus seleksi CPNS, hingga sempat menjabat sebagai staf khusus, pimpinan Komnas HAM, dan kini menjabat sebagai Menteri HAM dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Berikut ini adalah sejumlah pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai saat menghadiri rapat perdananya di DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang telah dihimpun oleh Tim News Liputan6.com.
1. Natalius Pigai Perkenalkan Diri di Hadapan Komisi XIII DPR
Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kamis (31/10/2024). Dalam sambutan awalnya, Menteri HAM Natalius Pigai memperkenalkan stafnya sekaligus dirinya sendiri ke hadapan para anggota dewan.
“Saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi. Tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan,” ujarnya di hadapan para anggota dewan.
Pigai menekankan bahwa di antara ratusan menteri dan wakil menteri kabinet baru, hanya dirinya yang berasal dari kalangan aktivis.
“Kalau bapak melihat semua menteri, kami dua lah yang berasal dari lapangan. Oleh karena itu kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skill knowledge dan juga attitude,” tambah Pigai.
Ia pun menyinggung kontroversi seputar permintaannya agar anggaran Kementerian HAM dinaikkan menjadi Rp 20 triliun.
“Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, dengan melakukan terobosan di luar bayangan semua orang di mana mengangkat hak asasi manusia diabaikan,” jelasnya.
“Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenernya bagi kami pembela HAM, hal biasa-biasa saja,” tambah Pigai.
Advertisement
2. Tak Punya Program 100 Hari, tapi untuk 5 Tahun
Selanjutnya, Natalius Pigai juga menegaskan tidak memiliki program 100 hari kerja, ia menyebut program yang ia buat untuk lima tahun.
“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Menurut Pigai, program yang biasanya dikerjakan kementerian lain selama 100 hari, sudah selesai ia garap dalam 7 hari kerja saja.
“Andaikan saya mengatakan program 100 hari tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesaikan tujuh hari Pak,” kata dia.
Menurut Pigai, program 100 hari kerja kurang efektif sebab akan menimbulkan kemalasan dalam bekerja usai 100 hari kerja tercapai.
“Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 hari nanti diam semua, gak ada yang kerja lagi, oleh karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya,” kata dia.
3. Penjelasan soal Anggaran Rp20 Triliun
Kemudian, Natalius Pigai menyampaikan penjelasan dan alasan pihaknya mengusulkan anggaran Rp 20 triliun. Ia menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp 8,3 triliun.
“Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka Rp 8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Pigai dalam rapat.
Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp 20 triliun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.
“Untuk mencapai Rp 20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 T,” kata dia.
“Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” sambungnya.
Advertisement
4. Cerita Pengalaman
Sebelumnya, Natalius Pigai sempat menceritakan tentang rekam jejaknya dulu sebelum menjadi pembantu presiden. Hal itu disampaikan Pigai saat memperkenalkan diri dalam rapat perdana dengan mitra kerjanya Komisi XIII DPR RI.
Pigai mengaku sempat menjadi tukang parkir di Departemen Tenaga Kerja daerah Kalibata, Jakarta. Bahkan, Pigai bukan sosok yang sering membaca.
"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata itu, saya tukang parkir, juru parkir," kata Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Setelahnya, Pigai menjadi karyawan honorer hingga mendaftar CPNS. Dia sempat menjadi staf khusus jabatan struktural, pimpinan Komnas HAM, hingga akhirnya kini menjadi Menteri HAM pemerintahan Prabowo Subianto.
"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang Menteri," tuturnya.
Dengan pengalamannya itu, ia merasa punya pengalaman untuk memimpin Kementerian HAM. Pigai memastikan bahwa ia memahami penataan organisasi kelembagaan.
"Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman," pungkasnya.
