Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) untuk menurunkan harga tiket pesawat akan tetap beroperasi, meskipun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sudah tidak lagi menjadi bagian kabinet Presiden Prabowo Subianto.
"Satgas penurunan harga tiket pesawat akan terus berjalan, terutama untuk mengatur tarif penerbangan domestik. Satgas ini akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan instansi lainnya," kata Airlangga dalam konferensi pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Advertisement
Pada periode pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, Satgas ini dibentuk oleh Kemenko Marves bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian untuk menekan harga tiket pesawat domestik.
Satgas ini juga melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya adalah untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait harga tiket pesawat domestik yang dianggap terlalu tinggi.
Diambil Alih AHY
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan akan melanjutkan inisiatif ini.
AHY bahkan telah melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membahas langkah lanjutan dalam menekan tarif penerbangan domestik.
Pada periode sebelumnya, Luhut, sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, memimpin Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional untuk mengatasi masalah ini. Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tingginya harga tiket pesawat domestik dan mendorong kemudahan akses transportasi udara bagi masyarakat Indonesia.
Harga Tiket Pesawat Mahal, Erick Thohir Bilang Begini
Harga tiket pesawat yang semakin mahal terus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menilai tingginya harga tiket ini tidak dapat dilihat sebagai masalah sederhana.
Menurut Erick, terdapat berbagai aturan yang memerlukan dukungan perubahan agar solusi terhadap harga tiket pesawat dapat dicapai.
"Kompleksitasnya tidak bisa dilihat sesimple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan, pasti aturannya, policynya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas," kata Erick dalam konferensi pers Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Menurutnya, banyak kebijakan yang mengikat di sektor penerbangan dan pariwisata, yang jika tidak diubah, akan menyulitkan untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Erick menjelaskan sektor pariwisata memang menjadi perhatian pemerintah. Baru-baru ini, dia mengakui telah bertemu dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, untuk membahas berbagai tantangan di sektor pariwisata, termasuk harga tiket pesawat.
Advertisement
Bentuk Tim Khusus
Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk membentuk tim khusus yang akan mencari solusi agar harga tiket pesawat bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.
"Kita akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi. Kalau dulu bicara Satgas atau versi saya PMO itu sama saja tujuannya Untuk menselaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri," lanjut Erick.
Dia bilang koordinasi antarinstansi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan dengan maksimal dan efektif.
Dia menyampaikan pada kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti sektor pariwisata, termasuk mahalnya harga tiket pesawat sebagai salah satu perhatian utama.
