Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperluas cakupan jaringan irigasi induk yang bersumber dari Bendung Cibaliung di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Peningkatan kapasitas saluran irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Cibaliung bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian Banten, dalam rangka mendukung Asta Cita program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU, dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan.
"Rehabilitasi DI Cibaliung merupakan proyek lanjutan Bendung Cibaliung yang telah selesai dibangun pada tahun 1980," ujar Bob Arthur dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024)
Pada 18 Oktober 2024, Kementerian PU telah memulai pekerjaan rehabilitasi DI Cibaliung di Kecamatan Cikeusik seluas 4.303 hektare (ha). Terdiri dari Cibaliung Kiri seluas 1.810 ha dengan debit 2,73 m³per detik, dan Cibaliung Kanan seluas 2.493 ha dengan debit 3,76 m³ per detik.
Pekerjaan rehabilitasi DI Cibaliung di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Dengan kontraktor pelaksana Hansol-Waskita melalui skema Joint Venture.
Biaya pekerjaannya bersumber dari dana pinjaman EDCF senilai Rp 233,8 miliar, dengan masa pekerjaan 730 hari kalender dan ditargetkan selesai Oktober 2026.
Besaran anggaran tersebut digunakan untuk peremajaan Bendung Cibaliung, penanganan saluran primer sepanjang 24,43 km dan saluran sekunder sepanjang 13,83 km pada Cibaliung kanan serta saluran primer DI Cibaliung kiri sepanjang 7,31 km.
Selanjutnya juga dilakukan rehabilitasi pada bangunan bagi sadap sebanyak 3 buah, bangunan ukur 1 buah , bangunan terjun 5 buah, bangunan sadap 31 buah, gorong-gorong pembuang 44 buah, dan talang pembuang 36 buah.
Melalui program rehabilitasi, Bob menyampaikan, diharapkan sistem pengelolaan air pada DI Cibaliung dapat dimoderinsasi. Sehingga meningkatkan kapasitas saluran irigasi serta dapat memaksimalkan potensial sumber daya lahan pertanian dan air irigasi.
"Diharapkan program rehabilitasi DI Cibaliung berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Pandeglang, dengan indeks pertanaman meningkat dari dari 113 persen menjadi 190 persen," pungkas dia.
Kementerian PUPR Kantongi Tambahan Rp 4 Triliun untuk Program Padat Karya pada 2025
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan alokasi anggaran Rp 4 triliun untuk program Padat Karya di 2025. Alokasi tambahan ini masuk di dalam pagu anggaran Kementerian PUPR 2025 dengan nilai total sebesar Rp 116,23 triliun.
"Menindaklanjuti masukan dan usulan Komisi V DPR RI, terdapat perubahan rencana target Padat Karya/IBM TA 2025 menjadi Rp 6,89 triliun yang sebelumnya Rp 2,8 triliun. Jadi alokasi tambahan untuk program Padat Karya sebesar Rp4 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).
Dengan tambahan alokasi tersebut, dikatakan Basuki bahwa program Padat Karya di Ditjen Sumber Daya Air yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) semula di 2.000 lokasi menjadi tersebar di 12.000 lokasi.
"Ditjen Cipta Karya lewat Sanimas semula 400 Lokasi menjadi 1.546 lokasi, PISEW semula 631 lokasi menjadi 892 lokasi, Pamsimas semula 500 lokasi menjadi 594 lokasi, TPS3R 100 Lokasi. Selanjutnya di Ditjen Perumahan lewat BSPS semula 20.528 lokasi menjadi 34.289 lokasi," terangnya.
Advertisement
Tambahan Anggaran
Menteri PUPR mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga total pagu menjadi sebesar Rp 116,23 triliun dari sebelumnya Rp 75,63 triliun.
"Peruntukan pemanfaatan tambahan anggaran tersebut untuk program Quick-Win berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp 19,50 triliun. Lokasi sekolahberdasarkan data KRISNA DAK yang sudah diverifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi," ungkap dia.
"Program Non Quick-Win Penyelesaian Pembangunan Bendungan dan Irigasi sebesar Rp 11,98 triliun, dan Program Non Quick-Win Keberlanjutan Pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun," bebernya.
Penambahan anggaran Kementerian PUPR 2025 sebesar Rp 40,59 triliun ini juga telah mendapat persetujuan dari Komisi V DPR RI.
"Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2025 sesuai dengan saran, masukan, serta usulan dari Komisi V DPR RI," ujar Ketua Komisi V DPR, Lasarus.
Kejar 14 GW Potensi PLTS Terapung di Bendungan, Kementerian PUPR Beri Lampu Hijau
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebagai pengelola bendungan telah menyetujui peningkatan kapasitas PLTS terapung di beberapa bendungan.
Direktur Konservasi Energi EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Iswahyudi mengatakan, pihaknya bakal mengakselerasi potensi pengembangan PLTS terapung di atas permukaan waduk, yang punya kapasitas hingga 14 GW. Dengan memanfaatkan floating PV pada beberapa permukaan bendungan yang dimiliki Kementerian PUPR.
"Kementerian ESDM sudah menerima persetujuan dari Menteri PUPR untuk meningkatkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang memanfaatkan waduk milik Kementerian PUPR," ujar Hendra dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).
Ia menilai, persetujuan dari Kementerian PUPR membuka peluang besar untuk pemanfaatan permukaan waduk guna menghasilkan energi terbarukan.
"Menteri Basuki (Hadimuljono) sudah bersurat ke Kementerian ESDM bahwa beliau sepakat untuk memperbesar cakupan persentase luasan danau atau waduk yang bisa dimanfaatkan, dari yang sebelumnya hanya 5 persen menjadi 25 persen," ujar Hendra.
Hendra juga menjelaskan, potensi 14,7 GW dari 257 waduk tersebar di berbagai wilayah, seperti Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara.
"Ini tentu saja mesti diinventarisasi ya. Karena antara potensi, kesiapan jaringan listrik, dan kapan masuk RUPTL sesuai dengan COD, sudah dikomunikasikan dengan Gatrik (Ditjen Ketenagalistrikan) dan PLN. Jadi, nanti tinggal melihat kapan masuk dalam rencana," ia menambahkan.
"Hingga bulan Juli 2024, kapasitas terpasang PLTS terapung ini telah mencapai 193,01 MW," pungkas Hendra.
Advertisement
Sebaran Waduk
Berdasarkan catatan yang ada, potensi dari permukaan waduk milik Kementerian PUPR untuk pemasangan PLTS terapung mencapai 89,37 GW, yang tersebar di 293 lokasi. Dari jumlah itu, 257 lokasi dengan potensi 14,7 GW merupakan properti milik Kementerian PUPR.
Sebaran waduk tersebut sebagai berikut:
- Jawa-Bali: 9.076,95 MW (114 lokasi)
- Sumatera: 1.967,56 MW (17 lokasi)
- Kalimantan: 690,22 MW (11 lokasi)
- Sulawesi: 1.646,84 MW (15 lokasi)
- Maluku-Nusa Tenggara: 1.320,14 MW (100 lokasi)
Sementara itu, potensi di 36 lokasi danau sebesar 74,66 GW terbagi sebagai berikut:
- Jawa-Bali: 641,3 MW (2 lokasi)
- Sumatera: 34.867,9 MW (12 lokasi)
- Kalimantan: 2.437,9 MW (3 lokasi)
- Sulawesi: 24.415,6 MW (6 lokasi)
- Maluku-Papua-Nusa Tenggara: 12.302,4 MW (13 lokasi)
