Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sedang mempertimbangkan perubahan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Informasi ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Advertisement
"BLT adalah salah satu opsi yang akan diputuskan, kemungkinan besar mengarah ke sana," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Kajian Lapangan
Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian di lapangan terkait rencana penyaluran subsidi listrik dan BBM melalui BLT. Kajian ini dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, dan PT PLN (Persero).
"Kami sedang melakukan kajian mendalam terkait subsidi listrik dan BBM, menunggu laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN. Hasil kajian ini akan diumumkan dalam waktu sekitar satu minggu," jelas Bahlil.
Namun, Menteri Bahlil belum menyebutkan besaran BLT yang akan menggantikan subsidi BBM dan listrik. Jadwal resmi pengumuman perubahan skema subsidi BBM dan listrik juga belum ditetapkan.
Dalam rapat terkait, hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Direktur Utama PLN. Namun, Sri Mulyani tidak ikut memberikan keterangan pers dan memilih meninggalkan lokasi setelah rapat usai.
Aturan Pembatasan BBM Subsidi Pertalite Rampung 2 Pekan Lagi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.
"Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan," kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.
"Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG," ungkapnya.
Tak Tepat Sasaran
Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.
"Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya," katanya.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
