Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dia akan menggodok skema tersebut dalam satu minggu ke depan.
Bahlil mengatakan hal itu telah menjadi pembahasan dengan menteri-menteri terkait. Dia mengaku telah menyiapkan sejumlah opsi, namun diskusi mengerucut ke arah BLT BBM.
Advertisement
"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Dalam konteks subsidi energi, ada 3 aspek yang dilihat, yaitu BBM, listrik, dan LPG bersubsidi. Dia sepakat bahwa skema subsidi LPG tidak akan berubah, sementara BBM dan listrik rencananya akan diubah.
"Namun untuk subsidi listrik dan BBM kami masih melakukan kajian yang mendalam karena kita harus hati-hati," kata dia.
"Kita harus menunggu laporan dari teman-teman Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," imbuhnya.
Kajian 1 Minggu
Bahlil menegaskan, proses pengkajian itu masih memerlukan waktu. Dia menargetkan proses tersebut akan dijalankan dalam 1 minggu ke depan. Setelah itu, dia akan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden. Saya pikir itu," tegas Bahlil Lahadalia.
Aturan Pembatasan BBM Subsidi Pertalite Rampung 2 Pekan Lagi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.
"Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan," kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.
"Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG," ungkapnya.
Tak Tepat Sasaran
Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.
"Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya," katanya.
Advertisement
