Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR menggelar rapat perdana dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra pada Senin (4/11/2024) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Rapat dengan agenda program 100 hari kerja pertama serta persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 itu digelar secara tertutup.
Advertisement
Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, rapat dengan BIN tersebut membahas pemetaan potensi daerah rawan menjelang Pilkada 2024.
"Disampaikan oleh Kepala BIN dalam 100 hari ke depan sebagai sebuah program prioritas. Yang disampaikan adalah pertama mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Dan peta-peta di daerah ada beberapa daerah yang dianggap berpotensi rawan sedang dan ringan," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Menurut Sekjen Partai Gerindra ini, BIN segera berkoordinasi dengan para aparat penegak hukum terkait penanganan masalah tersebut.
"Tadi disampaikan dan Kepala BIN menekankan bahwa sebagai intel negara beliau akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, yang di depan Polri dan tentu saja back up-nya adalah TNI. Supaya informasi aktif dan terus disampaikan pada lembaga-lembaga tersebut supaya sebagai garis depan polisi dan support TNI bisa lebih tepat sasarannya," ucap Ahmad Muzani memungkasi.
DPR Setuju M Herindra Jadi Kepala BIN
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan pemerintah untuk mengangkat Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru. Kesepakatan didapatkan pada rapat paripurna DPR yang digelar Kamis (17/10/2024).
“Apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan saudara Budi Gunawan dapat disetujui?,” tanya Ketua DPR Puan Maharani dalam paripurna.
"Setuju" jawab anggota Dewan.
Puan lantas mengetuk palu pengesahan.
Dalam rapat paripurna ini, mayoritas anggota legislator hadir. Karena, ada 382 anggota yang hadir secara fisik dan lima orang anggota lainnya izin.
"Daftar hadir selamat paripurna telah ditandatangani oleh 382 orang anggota dan izin 5 orang, sehingga total 387 anggota dari seluruh fraksi. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata Puan.
Advertisement
