Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah bersiap melarang warga Jakarta untuk penggunaan air tanah. Jika ekosistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengalirkan air bersih tuntas dibangun.
Larangan ini bakal ditegakkan lantaran Jakarta terus mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) setiap tahunnya.
Advertisement
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka pintu bagi pihak swasta untuk ikut berkolaborasi dengan pemerintah. Khususnya dalam menyediakan jaringan pipa air ke rumah tangga.
"Intinya, bahwa semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu. Tidak hanya itu, tapi juga dengan berbagai pihak lainnya. Swasta, dunia usaha, semua. Kita akan ajak untuk mencari solusi terbaik," ujarnya dalam kunjungan ke Tanggul Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).
"Karena sekali lagi, ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri atau hanya terisolasi satu pihak dengan yang lainnya,' tegas AHY.
Senada, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, bantuan swasta penting lantaran kas negara terbatas. Khususnya dalam menopang pemerintah pusat dan daerah untuk membangun ekosistem jaringan pipa air.
"Insya Allah bisa mengajak swasta, pasti. Karena kan APBN kita juga tidak akan cukup untuk meng-handle itu semua. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke saluran rumahnya," ungkapnya.
Pasalnya, Dody menceritakan, penurunan muka tanah sudah terjadi di tengah kota Jakarta. Akibat pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan.
Mengantisipasi itu, pemerintah melalui Kementerian PU telah menyiapkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat, serta Bendungan Karian dari Banten.
"Ujung-ujungnya adalah pada suatu titik kita akan meminta kepada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah. Sehingga kemudian pergerakan muka tanah benar-benar bisa diminimalkan," tuturnya.
"Tapi kan kita tidak bisa melakukan itu sebelum kita sebagai pemerintah, baik pusat maupun daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat, yaitu air," pungkas Dody.
Blusukan ke Kalibaru, AHY Cek Proyek Penghalau Banjir di Utara Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Kalibaru di Cilincing, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).
Pada kesempatan itu, AHY mengatakan, pemerintah menyadari bahwa masyarakat di pesisir utara Jakarta selalu terancam akan bencana, khusus ya banjir rob akibat penurunan muka tanah.
"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," tegas AHY.
Penurunan permukaan tanah otomatis berdampak terhadap pada potensi bencana banjir bagi warga pesisir Jakarta. Langkah antisipatif dilakukan melalui proyek tanggul pantai NCICD Kalibaru setinggi 4,8 meter.
Tidak cukup dengan itu, pemerintah melalui Kementerian PU juga membuat sistem polder berupa kolam retensi. Sehingga ketinggian air saat curah hujan tinggi bisa dialihkan.
"Ini juga penting, kita tidak berharap masyarakat itu juga terganggu dengan sampah dan juga limbah. Jadi sanitasi harus diperbaiki setiap saat. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari pak Presiden Prabowo Subianto," imbuh dia.
Advertisement
Pembangunan Infrastruktur
Selain mencegah bencana, AHY pun telah diberi mandat oleh Prabowo bahwa pembangunan infrastruktur ke depan harus selalu diorientasikan untuk menjaga keselamatan dan kualitas hidup rakyat.
Dalam hal ini, ia tak ingin warga pesisir laut Jakarta bergantung pada air tanah yang menyebabkan permukaan tanah terus merosot. Untuk itu, pemerintah bakal menyuplai air baku ke penduduk Jakarta dari dua titik, yakni Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur II.
"Contohnya, ketika kita mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah karena begitu besarnya mengambil air dari dalam tanah. Ini terjadi eksploitasi tentu setelah puluhan tahun. Kita berupaya agar ada suplai air, termasuk air baku, yang juga bisa mensupport kebutuhan warga," ungkapnya.
"Itulah mengapa kami memastikan agar SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai kurang lebih 3.200 liter per detik. Dan kami juga berupaya agar Karian dari Banten bisa juga segera berproduksi atau operasional," ujar AHY.
