Mafia Impor Jadi Benalu Swasembada Pangan, Siap-Siap Dibasmi

Mentan Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh anggota Komisi IV DPR RI untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan mafia impor

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 05 Nov 2024, 17:31 WIB
(Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh anggota Komisi IV DPR RI untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan mafia impor.

Amran menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya jika tidak mampu menuntaskan masalah mafia impor yang dinilai merugikan petani dan menghambat program swasembada pangan.

"Mafia impor, InsyaAllah, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami bereskan. Kalau kami tidak bisa bereskan, saya mundur, saya mundur," tegas Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ganggu Target Swasembada Pangan

Amran menjelaskan bahwa keberadaan mafia impor dapat mengganggu target Swasembada Pangan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo untuk dicapai pada tahun 2028. Selain itu, mafia impor juga memberikan dampak negatif bagi petani lokal.

Dalam upaya memberantas mafia impor, Amran telah mengambil tindakan tegas dengan memecat empat pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Dua di antaranya adalah pejabat setingkat eselon 2 yang sebelumnya menjabat sebagai direktur.

"Kemarin kami diserang, dikira pencitraan. Kami pecat empat orang, dua di antaranya direktur. Salah satu guru besar SMS, dan bupati bilang ke saya, 'Pak Menteri, ini masih main-main di kantor.' Saya beri tahu, tutup buku, sekarang kita melangkah ke depan," jelas Mentan.

 


Genjot Cetak Sawah

Presiden Prabowo Subianto dan Mentan Amran Sulaiman meninjau langsung proses tanam dan panen padi di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. (Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Terkait program swasembada pangan, Mentan Amran menyatakan komitmennya untuk menggenjot program cetak sawah.

Saat ini, terdapat sekitar 10 juta hektare lahan tidur yang berpotensi diubah menjadi lahan sawah. Namun, pemerintah baru menggarap 3 juta hektare lahan, di mana 1 juta hektare di antaranya berada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Amran juga berharap dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI dalam mewujudkan program swasembada pangan melalui cetak sawah dan pemberantasan mafia impor.

"Kami memohon dengan segala kerendahan hati, mohon dukungan ke depan untuk mencapai swasembada pangan. Tanpa Komisi IV, tidak mungkin kami bisa mencapai mimpi tersebut. Kami tidak akan berhasil swasembada tanpa dukungan dari bapak dan ibu di Komisi IV," tutupnya.

 

 

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya