Mentan Amran Ajak Komisi IV DPR Sukseskan Cetak Sawah dan Berantas Mafia Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak jajaran Komisi IV DPR RI untuk mensukseskan program cetak sawah yang dikerjakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 05 Nov 2024, 17:07 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri rapat kerja perdana di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (5/11/2024)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak jajaran Komisi IV DPR RI untuk mensukseskan program cetak sawah yang dikerjakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Kami memohon dengan segala kerendahan hati, mohon support ke depan untuk mencapai swasembada pangan. Tanpa komisi IV tidak mungkin kami mencapai mimpi itu. Kami tidak bisa berhasil swasembada tanpa dukungan dari bapak dan ibu komisi IV,” ujar Mentan saat menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, (5/11/2024).

Selain cetak sawah, Mentan juga meminta DPR RI untuk memberi dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan Kementan. Salah satunya adalah pemberantasan mafia pangan yang selama ini merugikan masyarakat dan petani.

“Mafia impor insyaallah kami butuh dukungan kalau kami temukan kami beresin, kalau kami tidak bisa beresin aku mundur, aku mundur,” katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri rapat kerja perdana di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (5/11/2024)

Mentan Amran menjelaskan, dalam waktu yang singkat dirinya telah melakukan langkah tegas dengan memecat 4 orang pejabat Kementan. Dua di antaranya adalah setingkat eselon 2 yang menjabat sebagai direktur.

“Kemarin kami diserang dikira pencitraan, kami pecat 4 orang, 2 di antaranya direktur. Salah satu guru besar sms dan bupati, pak menteri ini masih main-main di kantor, aku beritahu tutup buku. Sekarang kita melangkah ke depan,” katanya.

Sebagai tambahan, Mentan mengatakan saat ini ada kurang lebih 10 juta hektare lahan tidur yang berpotensi bisa dilakukan cetak sawah. Namun pemerintah baru mengerjakan 3 juta hektare, di mana 1 juta hektare di antaranya berlokasi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

“Sekali lagi kami butuh dukungan dari jajaran Komisi IV DPR untuk menjalankan program cetak sawah ini,” jelasnya.

 

(*)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya