Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melobi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya, agar pembelian rumah bisa bebas pajak. Tujuannya, demi menurunkan harga rumah yang semakin melambung, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Saya juga berharap nanti Kementerian Keuangan bisa mengurangi atau menghilangkan pajak bagi rumah rakyat, ya mudah-mudahan kita bisa berharap harga rumah buat rakyat bisa turun," ujar Ara di Jakarta, dikutip Rabu (6/11/2024).
Advertisement
"Bagaimana beban-beban apakah pajak bisa dikurangi atau dihilangkan, itu bisa menurunkan harga," dia menekankan.
Tak hanya di pemerintah pusat, Ara pun meminta bantuan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk bisa menghilangkan pajak daerah dari sektor perumahan.
"Kemarin saya rapat dengan Mendagri (Tito Karnavian), dia akan berikan kemudahan, arahan kepada pemerintah daerah untuk supaya pajaknya bisa berkurang atau dihilangkan," ungkapnya.
Selain pajak, ia juga akan melobi Kementerian Keuangan supaya wong cilik bisa membeli rumah tanpa dibebani harga tanah. Khususnya pada pembangunan rumah yang masih berada di atas tanah negara.
"Jadi kita kan minggu depan akan berbicara dengan Dirjen Kekayaan Negara. Jadi kami berusaha tanahnya itu gratis buat rakyat kecil," kata Ara.
Tak hanya itu, Ara juga meminta bantuan dari pelaku usaha guna memangkas harga pengadaan material untuk membangun rumah.
"Bayangkan nanti kalau tanahnya gratis, udah kita melakukan efisiensi dari semen dan sebagainya. Kita bisa berharap harga rumah buat rakyat bisa turun," pungkas Maruarar Sirait.
Prabowo Bakal Bagi-Bagi Tanah Gratis ke PNS dan Rakyat Kecil, Ini Lokasinya
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus berjibaku mencari lahan untuk program pembangunan 3 juta rumah. Hal ini sesuai dengan program Presiden Prabowo. Menurut rencananya, ia ingin menyiapkan rumah dengan tanah gratis dan bisa dipakai sebagai agunan ke perbankan.
Terbaru, Ara baru saja mengantongi total 157 ha tanah HGB (hak guna bangunan) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berlokasi di Mojokerto dan Tangerang.
"Pak Nusron (Wahid) siapkan ada tanah yang ideal, artinya yang tak bermasalah, cukup banyak di Mojokerto, ada 151 ha. Statusnya adalah HGB. Itu bukan bagian dari barang milik negara (BMN), jadi itu bisa langsung digunakan. Tinggal nanti kita survey," bebernya usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ditulis Rabu (6/11/2024).
"Kedua, di Banten, di Tangerang, ada seluas 6 ha. Jadi konkret ini saya datang sore ini, luar biasa dukungan pak Menteri dan jajarannya," ungkap dia.
PNS dan MBRAra melanjutkan, alokasi tanah itu bakal diutamakan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk PNS dan TNI/Polri.
Usai mengantongi lahan tersebut, Kementerian PKP disebutnya bakal menyiapkan skema agar itu bisa dijadikan sebuah ekosistem perumahan yang baik. Ara pun telah berdiskusi dengan pihak perbankan, untuk menjadikan tanah itu nantinya bisa turut dijadikan jaminan.
"Nanti struktur pembiayaannya kalau itu PNS berpenghasilan rendah, TNI/Polri, tadi saya dengar itu bisa dijadikan jaminan ke bank. Jadi itu akan sangat bagus," kata Ara.
"Mungkin kalau berkenan tanahnya dikasih gratis bagi rakyat. Rakyat itu kemudian bisa menjaminkan ke bank. Bank itu akan punya dua jaminan, tanah itu dan juga adalah slip gajinya. Kalau dia misalnya merupakan TNI/Polri, PNS, dan ASN," ungkapnya.
Advertisement
Bisa Dijaminkan Bank
Tak hanya ASN, masyarakat umum yang menempati tanah tersebut pun nantinya bisa menjadikan itu sebagai jaminan ke bank.
"Kalau dia bukan itu (PNS dan TNI/Polri), berarti tanah itu yang satu-satunya jadi jaminan. Tadi saya sudah cek, bank sudah bisa menerima," imbuhnya.
Guna memuluskan misi tersebut, Ara telah menjadwalkan diri untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Khususnya agar membuat tanah yang tersedia bisa digratiskan.
"Jadi kita kan minggu depan akan berbicara dengan Dirjen Kekayaan Negara. Jadi kami berusaha tanahnya itu gratis buat rakyat kecil. Tapi dengan dukungan semua, kita tentu optimis," pungkas Ara.
