Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan penyaluran pupuk subsidi ke daerah dalam kondisi aman dan lancar. Hal ini menjawab keluhan sejumlah kepala desa soal petani yang disebut belum mendapat alokasi tersebut.
Sebelumnya, Amran tiba-tiba memanggil 10 perwakilan kepala desa dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Sejumlah kepala desa mengeluh tak seluruh petani daerahnya mendapat alokasi pupuk.
Advertisement
Dialog tersebut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Menjawab itu, Mentan Amran menegaskan akan melakukan evaluasi penyaluran pupuk subsidi. Menurutnya, penyaluran pupuk subsidi turut menentukan program swasembada pangan yang jadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
"Gini deh, Pak Menteri Desa, ini aku janji koordinasi dengan menteri desa, kami tindaki nanti. Itu sudah pasti, apakah managernya atau distributornya. Kami pasti tindaki. Karena ini menghambat swasembada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden," kata Mentan Amran, di kantor Kementan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Usai acara, Mentan Amran berdiskusi dengan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dan Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi. Hasilnya, didapat data kalau penyaluran pupuk subsidi lancar di lapangan.
Diketahui, proses penyaluran sudah dilakukan sejak pemerintah menetapkan tambahan subsidi menjadi 9,5 juta ton. Usai penetapan tambahan kuota subsidi itu, pemerintah daerah memproses administrasi yang dibutuhkan.
"Jadi kami cek langsung, ini datang Direktur Pemasaran (Pupuk Indonesia), ini ada langsung, ini ngos-ngosan datang 'pak kami cek-cek lancar'," ungkap Amran.
Dia menegaskan, penyaluran pupuk subsidi dalam kondisi aman. Meski, diakuinya tetap akan menindak para oknum yang melanggar. "Sudah aman. Pupuk aman. Tapi kalau aku periksa ada masalah, baru aku bertindak. Kami tidak boleh sepihak. Harus tanya langsung ke lapangan," pungkasnya.
Bos Pupuk Indonesia Tunggu Arahan
Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi sepakat dengan rencana Mentan Amran Sulaiman. Dia bakal melakukan evaluasi terkait keluhan para kepala desa.
"Saya sepakat yang salah harus dicopot. nanti kita teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi," kata dia.
Rahmad menegaskan, akan menelusuri titik masalah atas keluhan para kepala desa tadi disandingkan dengan data penyaluran pupuk subsidi yang sudah dilakukan.
"Tapi juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah," kata dia.
"Nanti akan kita evaluasi dan akan kita sepakati. Kita evaluasi mungkin sebulan lah akan kita selesaikan. evaluasi seluruh 1000 lebih distributor, 1.076 distributor akan kita evaluasi," pungkas Rahmad.
Advertisement
Menko Pangan Mau Pangkas Aturan Pupuk Subsidi Biar Penyaluran Cepat
Sebelumnya, Sejumlah kepala desa mengaku banyak petani di wilayahnya belum mendapat alokasi pupuk subsidi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bakal menyederhanakan alur birokrasi pupuk subsidi.
Salah satu landasan yang tengah digodok adalah terkait peraturan presiden (Perpres) untuk penyederhanaan itu. Melalui aturan itu, alur pupuk subsidi dinilai lebih mudah sampai ke petani.
"Itu memang perlu kewenangan, perlu semua disederhanakan, oleh karena itu Perpres nanti lagi kita urus agar semua bisa dipotong itu rantai birokrasi," kata Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
"Misalnya itu persyaratan-persyaratan, itu kan pak Mentan sudah sederhana, ini punya KTP petani ya kasih, kalau melalui (birokrasi) lagi ini panjang. Oleh karena itu nanti tentu kewenangan perlu diperkuat," sambungnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan adanya satu komando yang terpusat di Kementerian Pertanian soal pupuk subsidi.
"Pak Menko lapor, kita buka-bukaan makanya kedepan ini harus satu komando, tapi komandonya 7 (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk, itu sejak Januari ya, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi), Januari, sekarang sudah bulan 11 tapi ini tidak sampai," ucapnya.
"Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tandatangan pupuk itu tidak ada. Padahal (stok) pupuk numpuk," jelas Mentan Amran di hadapan Zulkifli Hasan.
Tak Boleh Dipolitisasi
Dia juga mendengar salah satu keluhan dari kepala daerah yang belum mendapat alokasi pupuk subsidi imbas dari kepala daerah yang belum menerbitkan surat. Mentan Amran meminta persoalan pupuk tidak dipolitisasi.
"Ooh proses pilkada. Pak Menko inilah dampaknya tidak diturunkan itu biasanya pupuk, ini pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil," tegasnya.
Setelah mendengar keluhan dari sekitar perwakilan kepala desa, Mentan Amran menyimpulkan ada masalah di sejumlah aspek. Baik dari sisi distribusi, maupun dari sisi birokrasi.
"Pak Menko bisa bayangkan, maaf untung menterinya agak tegas, itu (bermasalah) di BUMN, terus ini di Gubernur, ini di bupati, kapan sampainya ke petani? Beri satu komando, kami yang tanggung jawab. Itulah kemarin Perpres kita (usulkan) Pak Menko," pungkas Mentan Amran.
Advertisement
