Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan pada 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan target itu bisa dicapai dengan kerja sama antarsektor.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meneken Nota Kesepahaman (MoU). Zulkifli Hasan menilai langkah itu jadi bukti kerja cepat pemerintah.
Advertisement
"Hari ini Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” ujar Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
"Sebagaimana perintah Bapak Presiden Prabowo kita harus swasembada pangan 2028. Kata kunci kita ini semua satu tim,” dia menambahkan.
Dia menjelaskan, banyak pihak terlibat untuk mengejar target tersebut. Mulai dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berkaitan dengan produksi, Mendes PDT Yandri Susanto sebagai pusat produksinya di desa, hingga Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kemudian, penelitiannya turut melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ditambah lagi, ada aspek pengamanan yang dilakukan TNI/Polri.
"Karena untuk swasembada pangan tahun 2028 itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN. Jadi ini seluruh sektor terkait, oleh karena itu, kita satu tim perlu kerja sama yang kuat yang kokoh," beber Zulkifli.
Pangkas Aturan Pupuk Subsidi Biar Penyaluran Cepat
Sebelumnya, sejumlah kepala desa mengaku banyak petani di wilayahnya belum mendapat alokasi pupuk subsidi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bakal menyederhanakan alur birokrasi pupuk subsidi.
Salah satu landasan yang tengah digodok adalah terkait peraturan presiden (Perpres) untuk penyederhanaan itu. Melalui aturan itu, alur pupuk subsidi dinilai lebih mudah sampai ke petani.
"Itu memang perlu kewenangan, perlu semua disederhanakan, oleh karena itu Perpres nanti lagi kita urus agar semua bisa dipotong itu rantai birokrasi," kata Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
"Misalnya itu persyaratan-persyaratan, itu kan pak Mentan sudah sederhana, ini punya KTP petani ya kasih, kalau melalui (birokrasi) lagi ini panjang. Oleh karena itu nanti tentu kewenangan perlu diperkuat," ia menambahkan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan adanya satu komando yang terpusat di Kementerian Pertanian soal pupuk subsidi.
"Pak Menko lapor, kita buka-bukaan makanya kedepan ini harus satu komando, tapi komandonya 7 (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk, itu sejak Januari ya, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi), Januari, sekarang sudah bulan 11 tapi ini tidak sampai," ucapnya.
"Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tandatangan pupuk itu tidak ada. Padahal (stok) pupuk numpuk," jelas Mentan Amran di hadapan Zulkifli Hasan.
Advertisement
Tak Boleh Dipolitisasi
Dia juga mendengar salah satu keluhan dari kepala daerah yang belum mendapat alokasi pupuk subsidi imbas dari kepala daerah yang belum menerbitkan surat. Mentan Amran meminta persoalan pupuk tidak dipolitisasi.
"Ooh proses pilkada. Pak Menko inilah dampaknya tidak diturunkan itu biasanya pupuk, ini pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil," tegasnya.
Setelah mendengar keluhan dari sekitar perwakilan kepala desa, Mentan Amran menyimpulkan ada masalah di sejumlah aspek. Baik dari sisi distribusi, maupun dari sisi birokrasi.
"Pak Menko bisa bayangkan, maaf untung menterinya agak tegas, itu (bermasalah) di BUMN, terus ini di Gubernur, ini di bupati, kapan sampainya ke petani? Beri satu komando, kami yang tanggung jawab. Itulah kemarin Perpres kita (usulkan) Pak Menko," pungkas Mentan Amran.
Indonesia Butuh 3 Juta Ha Sawah Baru untuk Swasembada Pangan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target dan sejumlah program agar Indonesia bisa swasembada pangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghitung, negara setidaknya butuh sekitar 3 juta ha sawah baru agar bisa mencapai swasembada pangan.
Guna mengejar misi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyoroti masih banyaknya lahan pertanian yang tumpang tindih dengan proyek pembangunan gedung semisal pabrik.
Untuk itu, ia menyebut saat ini pemerintah perlu menyusun terlebih dahulu Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan atau KP2B.
"Itu dulu kita tetapin, kita susun. Dari KP2B kita susun namanya LP2B, Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan," ujar dia di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Nusron memperkirakan, negara butuh sekitar 3 juta lahan untuk cetak sawah baru. Namun, melihat kondisi terkini, pengadaan lahan tersebut sulit dilakukan di Pulau Jawa lantaran sudah dipenuhi hutan beton.
"Berapa jumlahnya, tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B, masih estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru," kata Nusron.
"Kenapa, karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak didudukin menjadi pabrik, jadi perumahan, jadi sekolah, jadi rumah sakit. Itu juga baik, tapi kan butuh ganti, gantinya dari sini," ungkapnya.
Menimpali pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat, pemerintah butuh pengadaan lahan baru untuk mencapai swasembada pangan.
Terlebih dengan adanya konflik geopolitik, yang mengganggu suplai pasokan komoditas pangan impor. AHY tak ingin harga bahan pangan melambung tinggi, sementara pemerintah tak mampu memenuhi kebutuhan asupan untuk masyarakat luas.
"Jadi 3 juta ha yang tadi pak menteri sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia," ucap AHY.
Advertisement
