Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara selama 16 hari, mulai 8 hingga 23 November 2024.
Karena itu, tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Prabowo berada di luar negeri akan dijalankan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Namun, dengan adanya Gibran di Indonesia, disebut akan muncul gejolak politik dan resistensi.
Advertisement
Pengamat politik Ujang Komaruddin meminta semua pihak menghormati kepemimpinan pemerintahan hari ini. Sehingga, semua pihak diminta menjaga kondusifitas mengingat tantangan ekonomi dan geopolitik dewasa ini.
"Kita sebagai anak bangsa sebenarnya harus menjaga kondusifitas. Ketika presiden lawatan ke luar negeri, tidak boleh ada manuver-manuver yang merongrong kedaulatan dan mengganggu stabilitas politik," kata dia, Rabu (6/11/2024).
Ia menegaskan bahwa Gibran telah dilantik secara sah sebagai wakil presiden, sehingga tidak perlu membuat gerakan yang dapat memicu instabilitas politik dalam pemerintahan Prabowo. Namun, jika memang ada pihak yang tidak puas, bisa gunakan mekanisme hukum yang berwenang.
“Saya sih melihatnya bahwa itu urusan Gibran dengan lawan politiknya, kalau saya menghimbau bangsa ini harus dijaga bangsa ini harus kita jaga bersama jangan sampai terjadi instabilitas, pemerintahan Prabowo-Gibran, kita harus jaga,” bebernya.
Selain itu, Ujang juga menyebut dalam waktu dekat akan menghadapi Pilkada 2024 serentak pada 27 November mendatang. Sehingga jika ada gejolak politik di tingkat nasional akan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Jaga Keamanan Pilkada
Maka Ujang meminta aparat keamanan yang berwenang perlu waspada, agar tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kita sudah banyak melewati pilkada sebelumnya, alhamdulillah selalu aman dan damai. Jangan sampai kondisi Indonesia yang sudah stabil ini diganggu oleh kelompok-kelompok yang ingin mengguncang stabilitas," jelasnya.
"27 November nanti kita jaga bersama-sama agar pilkada berjalan aman, damai, dan lancar. Pihak keamanan dan intelijen harus mendeteksi dini kemungkinan-kemungkinan gerakan yang akan mengacaukan pilkada, karena mereka memiliki instrumen yang dapat mengantisipasi gerakan-gerakan tersebut," tutupnya.
Advertisement
