Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberi sinyal soal perubahan kelembagaan Perum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog. Rencananya, BUMN Pangan itu akan berada langsung di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
Amran sendiri tak bicara banyak soal perubahan kelembagaan itu. Dia hanya menyebut akan mendukung kebijakan yang terbaik bagi Tanah Air.
Advertisement
"Kita berdoa. Mana yang terbaik untuk Merah Putih," ucap Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Bulog saat ini masuk klaster BUMN pangan. Amran Sulaiman menegaskan keputusan Prabowo akan didukung olehnya. "Kita (mendukung) mana yang terbaik bagi Bapak Presiden, terbaik bagi pembantunya," kata Amran.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan perubahan kelembagaan tersebut. Nantinya, akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).
"Keppres transformasi kelembagaan ini nanti Bulog menjadi lembaga pemerintahan lainnya lah ya," kata Wahyu di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Langsung di Bawah Presiden
Wahyu bilang, nantinya Bulog tidak menjadi BUMN lagi. Hal tersebut membuat Bulog berada langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo, sama seperti Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kurang lebih seperti itu, di bawah presiden dong, langsung di bawah (Presiden)," ucapnya.
Sementara itu, dia mengaku tak mengetahui usulan Bulog beralih di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Menurutnya, perintah Prabowo hanya memintanya menyiapkan transformasi Bulog agar berada langsung di bawah Presiden.
"Saya tidak ada perintah begitu, saya diperintah presiden memyiapkan transformasi kelembagaan. Supaya kuat," pungkasnya.
Kebut Swasembada Pangan, Menko Pangan Mau Pangkas Aturan Pupuk Subsidi
Sebelumnya, sejumlah kepala desa mengaku banyak petani di wilayahnya belum mendapat alokasi pupuk subsidi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bakal menyederhanakan alur birokrasi pupuk subsidi.
Salah satu landasan yang tengah digodok adalah terkait peraturan presiden (Perpres) untuk penyederhanaan itu. Melalui aturan itu, alur pupuk subsidi dinilai lebih mudah sampai ke petani.
"Itu memang perlu kewenangan, perlu semua disederhanakan, oleh karena itu Perpres nanti lagi kita urus agar semua bisa dipotong itu rantai birokrasi," kata Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
"Misalnya itu persyaratan-persyaratan, itu kan pak Mentan sudah sederhana, ini punya KTP petani ya kasih, kalau melalui (birokrasi) lagi ini panjang. Oleh karena itu nanti tentu kewenangan perlu diperkuat," ia menambahkan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan adanya satu komando yang terpusat di Kementerian Pertanian soal pupuk subsidi.
"Pak Menko lapor, kita buka-bukaan makanya kedepan ini harus satu komando, tapi komandonya 7 (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk, itu sejak Januari ya, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi), Januari, sekarang sudah bulan 11 tapi ini tidak sampai," ucapnya.
"Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tandatangan pupuk itu tidak ada. Padahal (stok) pupuk numpuk," jelas Mentan Amran di hadapan Zulkifli Hasan.
Advertisement
Tak Boleh Dipolitisasi
Dia juga mendengar salah satu keluhan dari kepala daerah yang belum mendapat alokasi pupuk subsidi imbas dari kepala daerah yang belum menerbitkan surat. Mentan Amran meminta persoalan pupuk tidak dipolitisasi.
"Ooh proses pilkada. Pak Menko inilah dampaknya tidak diturunkan itu biasanya pupuk, ini pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil," tegasnya.
Setelah mendengar keluhan dari sekitar perwakilan kepala desa, Mentan Amran menyimpulkan ada masalah di sejumlah aspek. Baik dari sisi distribusi, maupun dari sisi birokrasi.
"Pak Menko bisa bayangkan, maaf untung menterinya agak tegas, itu (bermasalah) di BUMN, terus ini di Gubernur, ini di bupati, kapan sampainya ke petani? Beri satu komando, kami yang tanggung jawab. Itulah kemarin Perpres kita (usulkan) Pak Menko," pungkas Mentan Amran.
Indonesia Butuh 3 Juta Ha Sawah Baru untuk Swasembada Pangan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target dan sejumlah program agar Indonesia bisa swasembada pangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghitung, negara setidaknya butuh sekitar 3 juta ha sawah baru agar bisa mencapai swasembada pangan.
Guna mengejar misi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyoroti masih banyaknya lahan pertanian yang tumpang tindih dengan proyek pembangunan gedung semisal pabrik.
Untuk itu, ia menyebut saat ini pemerintah perlu menyusun terlebih dahulu Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan atau KP2B.
"Itu dulu kita tetapin, kita susun. Dari KP2B kita susun namanya LP2B, Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan," ujar dia di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Nusron memperkirakan, negara butuh sekitar 3 juta lahan untuk cetak sawah baru. Namun, melihat kondisi terkini, pengadaan lahan tersebut sulit dilakukan di Pulau Jawa lantaran sudah dipenuhi hutan beton.
"Berapa jumlahnya, tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B, masih estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru," kata Nusron.
"Kenapa, karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak didudukin menjadi pabrik, jadi perumahan, jadi sekolah, jadi rumah sakit. Itu juga baik, tapi kan butuh ganti, gantinya dari sini," ungkapnya.
Menimpali pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat, pemerintah butuh pengadaan lahan baru untuk mencapai swasembada pangan.
Terlebih dengan adanya konflik geopolitik, yang mengganggu suplai pasokan komoditas pangan impor. AHY tak ingin harga bahan pangan melambung tinggi, sementara pemerintah tak mampu memenuhi kebutuhan asupan untuk masyarakat luas.
"Jadi 3 juta ha yang tadi pak menteri sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia," ucap AHY.
Advertisement
