Staats Fundamental Norm Adalah Norma Hukum Tertinggi dalam Suatu Negara, Pahami Penjelsannya

Staats fundamental norm dapat didefinisikan sebagai norma dasar tertinggi dalam sistem hukum suatu negara yang menjadi sumber validitas bagi seluruh norma hukum di bawahnya. Istilah ini berasal dari bahasa Jerman, di mana "staats" berarti negara, "fundamental" berarti mendasar, dan "norm" berarti norma atau kaidah.

Konsep staats fundamental norm pertama kali diperkenalkan oleh Hans Nawiasky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman yang merupakan murid dari Hans Kelsen. Nawiasky mengembangkan teori jenjang norma (stufenbau theorie) dari gurunya dengan menambahkan pengelompokan norma dalam suatu negara.

Menurut Nawiasky, staats fundamental norm memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Merupakan norma tertinggi dalam suatu negara
• Tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi
• Bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat
• Menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya
• Isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar

Dengan demikian, staats fundamental norm dapat dipahami sebagai norma dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Ia merupakan norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lagi ke norma yang lebih tinggi.

Untuk memahami kedudukan staats fundamental norm, kita perlu melihat teori jenjang norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori ini menjelaskan bahwa norma-norma hukum dalam suatu negara tersusun secara berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki.

Menurut Nawiasky, norma-norma hukum dalam suatu negara dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar:

1. Staats fundamental norm (Norma fundamental negara)
2. Staatsgrundgesetz (Aturan dasar negara)
3. Formell Gesetz (Undang-undang formal)
4. Verordnung & Autonome Satzung (Peraturan pelaksanaan & peraturan otonom)

Dalam hierarki ini, staats fundamental norm menempati kedudukan tertinggi. Ia menjadi sumber validitas bagi norma-norma di bawahnya. Setiap norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, staats fundamental norm menjadi puncak piramida dalam sistem norma hukum suatu negara.

Kedudukan staats fundamental norm yang tertinggi ini membuatnya memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diubah melalui mekanisme hukum biasa. Perubahan terhadap staats fundamental norm hanya dimungkinkan melalui perubahan mendasar terhadap tatanan kenegaraan, misalnya melalui revolusi.

Di Indonesia, terdapat perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara mengenai apa yang menjadi staats fundamental norm. Beberapa pendapat yang berkembang antara lain:

1. Pancasila sebagai Staats Fundamental Norm

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Pancasila merupakan staats fundamental norm di Indonesia. Argumentasi ini didasarkan pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi landasan filosofis bagi seluruh sistem hukum dan ketatanegaraan.

Para pendukung pandangan ini menyatakan bahwa Pancasila memenuhi karakteristik staats fundamental norm karena:

• Merupakan norma tertinggi yang tidak dibentuk oleh norma lain
• Menjadi sumber validitas bagi UUD 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya
• Memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diubah melalui mekanisme hukum biasa

Pandangan ini diperkuat dengan adanya penegasan dalam berbagai produk hukum yang menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, seperti dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Proklamasi Kemerdekaan sebagai Staats Fundamental Norm

Pendapat lain menyatakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan staats fundamental norm Indonesia. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa Proklamasi merupakan pernyataan kehendak tertinggi bangsa Indonesia untuk merdeka dan membentuk negara yang berdaulat.

Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa Proklamasi memenuhi syarat sebagai staats fundamental norm karena:

• Merupakan titik awal lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat
• Menjadi sumber legitimasi bagi pembentukan UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia
• Memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diubah

Menurut pandangan ini, Pancasila dianggap sebagai staatsfundamentalnorm yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan Proklamasi Kemerdekaan.

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Staats Fundamental Norm

Pendapat ketiga menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan staats fundamental norm Indonesia. Argumentasi ini didasarkan pada kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filosofis dan tujuan negara Indonesia.

Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai staats fundamental norm karena:

• Memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara
• Menyatakan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka dan membentuk negara yang berdaulat
• Menjadi sumber legitimasi bagi Batang Tubuh UUD 1945 dan seluruh sistem hukum di bawahnya
• Memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diubah melalui mekanisme hukum biasa

Pandangan ini berusaha mengakomodasi baik Pancasila maupun Proklamasi Kemerdekaan dalam satu kesatuan norma dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Terlepas dari perdebatan mengenai apa yang menjadi staats fundamental norm di Indonesia, konsep ini memiliki implikasi penting dalam sistem hukum nasional, antara lain:

1. Dasar Validitas Sistem Hukum

Staats fundamental norm menjadi dasar validitas bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Setiap norma hukum, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan terendah, harus dapat ditelusuri validitasnya kepada norma dasar ini. Norma hukum yang bertentangan dengan staats fundamental norm dapat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

2. Pedoman Pembentukan Hukum

Sebagai norma tertinggi, staats fundamental norm menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di Indonesia. Setiap produk hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam norma dasar ini. Hal ini menjamin adanya konsistensi dan koherensi dalam sistem hukum nasional.

3. Batasan Perubahan Konstitusi

Staats fundamental norm membatasi perubahan terhadap konstitusi. Meskipun UUD 1945 dapat diubah melalui mekanisme yang diatur di dalamnya, perubahan tersebut tidak boleh bertentangan atau menghilangkan esensi dari norma dasar negara. Hal ini menjamin adanya stabilitas dan kontinuitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

4. Landasan Penafsiran Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, staats fundamental norm menjadi landasan dalam melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah. Penafsiran hukum harus dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam norma dasar negara.

Konsep staats fundamental norm tidak hanya relevan di Indonesia, tetapi juga diterapkan dalam sistem hukum berbagai negara. Berikut adalah beberapa contoh penerapan konsep ini di negara lain:

1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, Konstitusi dianggap sebagai "hukum tertinggi negara" (supreme law of the land). Namun, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa Deklarasi Kemerdekaan 1776 dapat dianggap sebagai staats fundamental norm karena menjadi dasar filosofis bagi pembentukan negara dan konstitusi Amerika Serikat.

2. Jerman

Di Jerman, Grundgesetz (Hukum Dasar) yang diberlakukan sejak 1949 dianggap sebagai norma tertinggi. Namun, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar seperti martabat manusia dan demokrasi yang tercantum dalam Pasal 1 dan 20 Grundgesetz dapat dianggap sebagai staats fundamental norm karena tidak dapat diubah bahkan melalui amandemen konstitusi.

3. India

Di India, doktrin "struktur dasar" (basic structure) konstitusi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung India memiliki kemiripan dengan konsep staats fundamental norm. Doktrin ini menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip fundamental dalam Konstitusi India yang tidak dapat diubah bahkan melalui amandemen konstitusi.

4. Afrika Selatan

Konstitusi Afrika Selatan 1996 secara eksplisit menyatakan adanya nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar negara, seperti martabat manusia, kesetaraan, dan supremasi konstitusi. Nilai-nilai ini dapat dianggap sebagai manifestasi dari staats fundamental norm dalam sistem hukum Afrika Selatan.

Meskipun konsep staats fundamental norm telah diterima secara luas dalam ilmu hukum tata negara, terdapat beberapa tantangan dan kritik terhadap konsep ini, antara lain:

1. Kesulitan Identifikasi

Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi secara pasti apa yang menjadi staats fundamental norm dalam suatu negara. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum, seperti yang terjadi di Indonesia.

2. Kritik Positivisme Hukum

Beberapa kritikus dari aliran positivisme hukum menganggap konsep staats fundamental norm terlalu abstrak dan sulit diverifikasi secara empiris. Mereka berpendapat bahwa hukum seharusnya didasarkan pada norma-norma yang dapat diidentifikasi secara jelas dan tertulis.

3. Dinamika Perubahan Sosial

Konsep staats fundamental norm yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan sosial. Kritikus berpendapat bahwa norma dasar negara seharusnya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

4. Pluralisme Hukum

Dalam masyarakat yang plural, konsep staats fundamental norm yang tunggal dianggap kurang mengakomodasi keberagaman nilai dan norma yang ada. Kritikus berpendapat bahwa sistem hukum modern seharusnya lebih terbuka terhadap pluralisme normatif.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, konsep staats fundamental norm terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu hukum tata negara. Beberapa perkembangan terkini antara lain:

1. Integrasi dengan Hak Asasi Manusia

Terdapat kecenderungan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal ke dalam konsep staats fundamental norm. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya negara yang memasukkan jaminan hak asasi manusia sebagai bagian dari norma dasar yang tidak dapat diubah dalam konstitusi mereka.

2. Penguatan Peran Pengadilan Konstitusi

Pengadilan Konstitusi di berbagai negara semakin berperan dalam menafsirkan dan menegakkan staats fundamental norm. Melalui putusan-putusannya, Pengadilan Konstitusi turut membentuk pemahaman tentang apa yang menjadi norma dasar negara dan bagaimana penerapannya dalam praktik ketatanegaraan.

3. Kontekstualisasi dalam Era Global

Konsep staats fundamental norm juga mulai dikontekstualisasikan dalam era globalisasi. Terdapat upaya untuk memahami bagaimana norma dasar negara berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan nilai-nilai universal yang berkembang di tingkat global.

4. Pendekatan Multidisipliner

Studi tentang staats fundamental norm semakin melibatkan pendekatan multidisipliner, tidak hanya dari perspektif hukum tetapi juga ilmu politik, sosiologi, dan filsafat. Hal ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana norma dasar negara terbentuk dan beroperasi dalam konteks sosial-politik yang lebih luas.

Staats fundamental norm merupakan konsep penting dalam ilmu hukum tata negara yang menjelaskan adanya norma dasar tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Konsep ini memiliki implikasi signifikan dalam pembentukan dan penegakan hukum, serta menjamin stabilitas dan koherensi sistem ketatanegaraan.

Di Indonesia, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang menjadi staats fundamental norm, baik itu Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, atau Pembukaan UUD 1945, esensinya tetap sama yaitu adanya norma dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem hukum nasional.

Pemahaman yang mendalam tentang staats fundamental norm penting bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan warga negara secara umum. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih baik dalam menjaga integritas sistem hukum dan mewujudkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan.

Ke depan, konsep staats fundamental norm akan terus berkembang seiring dengan dinamika ketatanegaraan dan tantangan global. Namun, esensinya sebagai norma dasar yang menjamin stabilitas dan koherensi sistem hukum akan tetap relevan dalam upaya membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.