Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus buku utang UMKM hingga petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai ini bisa menjamin pendanaan bagi para petani dan UMKM pertanian.
Dia menilai, penghapusan utang petani dan UMKM itu jadi langkah keberpihakan pemerintah. Sehingga, petani dan UMKM pertanian bisa menjaga kinerja usahanya kembali kedepan.
Advertisement
"Nah ini luar biasa, Bapak Presiden kita, kami mewakili petani seluruh Indonesia yang punya utang dan memenuhi syarat untuk dihapus utangnya, itu luar biasa. Untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain," ucap Mentan Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Dia menegaskan kembali, dengan kemudahan tersebut, petani dan UMKM bisa mengakses pinjaman lagi ke bank. Dia mengimbau kelompok tersebut tidak mengakses pinjaman ke rentenir.
Artikel Utang Dihapus Prabowo, Mentan Amran Minta Petani Jauhi Rentenir menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com dirangkum pada Kamis (7/11/2024):
1.Utang Dihapus Prabowo, Mentan Amran Minta Petani Jauhi Rentenir
Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus buku utang UMKM hingga petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai ini bisa menjamin pendanaan bagi para petani dan UMKM pertanian.
Dia menilai, penghapusan utang petani dan UMKM itu jadi langkah keberpihakan pemerintah. Sehingga, petani dan UMKM pertanian bisa menjaga kinerja usahanya kembali ke depan.
"Nah ini luar biasa, Bapak Presiden kita, kami mewakili petani seluruh Indonesia yang punya utang dan memenuhi syarat untuk dihapus utangnya, itu luar biasa. Untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain," ucap Mentan Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Dia menegaskan kembali, dengan kemudahan tersebut, petani dan UMKM bisa mengakses pinjaman lagi ke bank. Dia mengimbau kelompok tersebut tidak mengakses pinjaman ke rentenir.
2. Gebrakan Baru Maruarar Sirait, Lobi Sri Mulyani Bebaskan Pajak Demi Turunkan Harga Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melobi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya, agar pembelian rumah bisa bebas pajak. Tujuannya, demi menurunkan harga rumah yang semakin melambung, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Saya juga berharap nanti Kementerian Keuangan bisa mengurangi atau menghilangkan pajak bagi rumah rakyat, ya mudah-mudahan kita bisa berharap harga rumah buat rakyat bisa turun," ujar Ara di Jakarta, dikutip Rabu (6/11/2024).
"Bagaimana beban-beban apakah pajak bisa dikurangi atau dihilangkan, itu bisa menurunkan harga," dia menekankan.
Tak hanya di pemerintah pusat, Ara pun meminta bantuan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk bisa menghilangkan pajak daerah dari sektor perumahan.
"Kemarin saya rapat dengan Mendagri (Tito Karnavian), dia akan berikan kemudahan, arahan kepada pemerintah daerah untuk supaya pajaknya bisa berkurang atau dihilangkan," ungkapnya.
Selain pajak, ia juga akan melobi Kementerian Keuangan supaya wong cilik bisa membeli rumah tanpa dibebani harga tanah. Khususnya pada pembangunan rumah yang masih berada di atas tanah negara.
Advertisement
3. Prabowo Bakal Bagi-Bagi Tanah Gratis ke PNS dan Rakyat Kecil, Ini Lokasinya
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus berjibaku mencari lahan untuk program pembangunan 3 juta rumah. Hal ini sesuai dengan program Presiden Prabowo. Menurut rencananya, ia ingin menyiapkan rumah dengan tanah gratis dan bisa dipakai sebagai agunan ke perbankan.
Terbaru, Ara baru saja mengantongi total 157 ha tanah HGB (hak guna bangunan) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berlokasi di Mojokerto dan Tangerang.
"Pak Nusron (Wahid) siapkan ada tanah yang ideal, artinya yang tak bermasalah, cukup banyak di Mojokerto, ada 151 ha. Statusnya adalah HGB. Itu bukan bagian dari barang milik negara (BMN), jadi itu bisa langsung digunakan. Tinggal nanti kita survey," bebernya usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ditulis Rabu (6/11/2024).
"Kedua, di Banten, di Tangerang, ada seluas 6 ha. Jadi konkret ini saya datang sore ini, luar biasa dukungan pak Menteri dan jajarannya," ungkap dia.
