Liputan6.com, Jakarta Kasus demam berdarah dengue (DBD) masih menunjukkan penambahan di Indonesia. Hingga minggu ke-41 tahun 2024 atau sekitar bulan Oktober, terdapat 203.921 kasus dengue dengan 1.210 kematian.
Data ini disampaikan Ketua Tim Kerja Arbovirosis, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dr. Fadjar SM Silalahi.
Advertisement
“Kita melihat bahwa kasus dengue di Indonesia angkanya masih terus bertambah. Kami mencatat, sampai dengan minggu ke-41 tahun 2024, terdapat 203.921 kasus dengue dengan 1.210 kematian, yang berasal dari 482 Kabupaten/Kota di 36 Provinsi,” papar Fadjar dalam PENTALOKA Nasional ADINKES 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia pada 6 November 2024 di Yogyakarta.
Fadjar menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai program proyek strategi nasional (PSN). Mulai dari larvasida, fogging fokus, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, dan penerapan Gerakan 3M Plus. Ini adalah prinsip pencegahan DBD yang mencakup kegiatan menguras tempat penampungan air, menutup secara rapat penampungan air, serta memanfaatkan benda-benda yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. "Plus" dari prinsip ini adalah upaya tambahan seperti menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela, dan lain-lain.
Pemerintah juga telah menetapkan Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (STRANAS) 2021-2025 melalui pencegahan terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Upaya ini tidak hanya fokus pada pengendalian vektor dan lingkungan, tetapi juga secara progresif mengadopsi metode pencegahan inovatif, termasuk vaksinasi dan nyamuk ber-Wolbachia,” kata Fadjar.
Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Sederet upaya yang dilakukan pemerintah, lanjut Fadjar, tidak akan berjalan baik tanpa adanya kolaborasi dari semua pihak.
“Implementasi kebijakan ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan swasta. Untuk itu, kami mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam penerapan strategi ini.”
“Dengan adanya pendekatan inovatif yang kini semakin dapat diakses, diharapkan setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang lebih kuat dari bahaya dengue, yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Advertisement
Pemerintah Daerah Perlu Ambil Peran
Dalam menangani masalah dengue, pemerintah daerah juga perlu mengambil peran. Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinkes Provinsi Kaltim dr. H. Jaya Mualimin, berbagi cerita soal inisiasi program publik pertama untuk vaksinasi dengue di dunia.
“Kami gembira dapat menjadi pelopor dalam menerapkan pencegahan dengue yang inovatif di Kota Balikpapan. Apalagi kami melihat Balikpapan merupakan salah satu daerah dengan kasus dengue tertinggi di Kalimantan Timur,” kata Jaya.
Pada November 2023, pihak Jaya memulai pilot program ini dengan menyasar 9.800 anak usia sekolah dasar. Jumlah kasus dengue pada anak usia 6-12 tahun di Kota Balikpapan mencapai 307 kasus, dengan 121 berasal dari kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah yang menjadi lokus pelaksanaan vaksinasi.
Jaya menambahkan, sampai Oktober 2024, pilot program ini telah menjangkau 90 persen dari total target.
“Sudah lebih dari 8.800 anak mendapatkan dosis lengkap, dan kami melihat adanya dampak yang positif dari program ini. Dari 71 anak kelas 1-6 yang terjangkit dengue di Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah, mayoritas belum divaksinasi, dan hanya 3 orang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis satu.”
“Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan kepada lebih banyak anak, kami memperluas program ke daerah lainnya, yaitu Samarinda, dengan menyasar 2.750 anak usia sekolah dasar di Kecamatan Samarinda Utara,” jelasnya.
Respons Kemenkes Soal Inisiasi Dinkes Kaltim
Kiprah Dinkes Kalimantan Timur dalam menginisiasi gerakan mencegah dengue mendapat apresiasi dari Fadjar selaku perwakilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Ia menekankan bahwa peran aktif pemerintah daerah bersama masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ‘Nol Kematian Akibat Dengue tahun 2030’.
“Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama yang meluncurkan program publik vaksinasi dengue, diikuti oleh daerah lain, termasuk Kabupaten Probolinggo, yang telah mulai mengimplementasikan program serupa untuk melindungi warganya,” tutup Fadjar.
Advertisement
