Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa program bersih-bersih di perusahaan pelat merah akan berlanjut pada periode keduanya. Target utamanya adalah menindak kasus-kasus penyelewengan di BUMN.
Erick menjelaskan, program bersih-bersih BUMN telah berjalan sejak ia menjabat pada 2019. Langkah ini dimulai dengan memproses hukum kasus Asabri, Jiwasraya, hingga Garuda Indonesia.
Advertisement
"Tentu ada yang terus perlu kita perbaiki. Program bersih-bersih BUMN sudah berjalan, dan kita tahu di awal banyak kasus seperti Asabri, Jiwasraya, dan Garuda," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Jadi Program Prioritas
Ia menegaskan bahwa program ini akan tetap menjadi fokus di periode keduanya. Erick juga menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang dipimpin oleh Aries Marsudiyanto.
"Tentu di periode kedua, program bersih-bersih BUMN harus terus dijalankan. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Pak Aries," ungkapnya.
Erick menegaskan bahwa BUMN memiliki peran penting sebagai penopang ekonomi nasional dengan tujuan menjaga keseimbangan ekonomi serta menjalankan penugasan pemerintah.
"Fungsi BUMN sebagai benteng ekonomi nasional adalah menjaga keseimbangan ekonomi kerakyatan dan penugasan proyek strategis nasional, sekaligus memastikan pendapatan negara berjalan dengan baik," urai Erick Thohir.
Kejar Oknum Penyalahgunaan Dana BUMN
Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan upaya peningkatan tata kelola perusahaan BUMN, termasuk dalam mencegah kebocoran dana APBN di BUMN. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng BPPIK, lembaga baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, untuk mencegah kebocoran anggaran.
"Kami akan mensinergikan pembangunan agar ada pengendalian dan investigasi jika ada penyelewengan," ujar Erick.
Erick menambahkan bahwa terdapat kebocoran anggaran sekitar 30 persen yang disoroti oleh Prabowo. Karena itu, efisiensi anggaran menjadi langkah yang penting.
Dalam konteks BUMN, Erick telah memangkas jumlah BUMN dari 114 menjadi 47. Dari jumlah tersebut, 40 BUMN sudah sehat, sedangkan 7 lainnya masih dalam proses restrukturisasi.
"Dengan jumlah BUMN sekarang yang tinggal 47, ini membuktikan langkah penyehatan. 40 sehat, tujuh lainnya masih restrukturisasi," jelasnya.
Ia menyatakan siap bekerja sama dengan BPPIK untuk memerangi korupsi dan meningkatkan efisiensi di BUMN.
"Saya siap membuka pintu selebar-lebarnya. Kita bisa maju ke depan dengan efisiensi dan menekan korupsi," tegas Erick.
Advertisement
Kejar Sumber Kebocoran
Sementara itu, Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto menyatakan bahwa pihaknya akan fokus mengatasi sumber-sumber pemborosan anggaran di berbagai aspek, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita semua tahu, beliau sudah menyampaikan bahwa korupsi, pemborosan, dan kebocoran di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan, aparat yang seharusnya membersihkan justru ikut terlibat," tegas Aries.
"Oleh karena itu, kami dari BPPIK akan lebih fokus bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hal ini hingga tuntas," lanjutnya.
Aries mengutip Prabowo bahwa pemerintahan tidak bisa berjalan baik jika aparatnya terlibat korupsi. Karena itu, diperlukan tindakan tegas dalam memberantas korupsi.
"Kami akan menindaklanjuti hal ini hingga ke akar-akarnya, termasuk ke pimpinan-pimpinan paling rendah dan kepala daerah, untuk memastikan kontrol dan pengawasan APBN serta APBD berjalan sesuai ketentuan," pungkas Aries.
