Liputan6.com, Jakarta - Program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah berupaya menghapus sejumlah ketentuan pajak dalam pengadaannya. Otomatis itu akan membuat harga rumah menjadi lebih murah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Advertisement
"Yang terdiri dari pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai), pemangkasan PPH (pajak penghasilan), dan penghapusan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) akan mampu memicu permintaan akan perumahan, karena harga jual rumah menjadi lebih murah," ujarnya, Sabtu (9/11/2024).
Nixon mengutarakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.
Belakangan ini, ia menuturkan, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR. Sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.
"Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50 persen masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni," terangnya.
Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand. Antara lain masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem by name, by address, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.
Masukan kepada Pemerintah
Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang. "Karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya," imbuhnya.
Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.
Terkait penghapusan pajak, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.
Soal rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah.
"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate, bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh pak Presiden dan harus dilaksanakan. Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," pintanya.
Advertisement
Lahan Sitaan BLBI Bakal Dipakai Program 3 Juta Rumah Prabowo? Ini Kata Anak Buah Sri Mulyani
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, akan segera bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas lebih lanjut terkait pemanfaatan tanah sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang akan dimanfaatkan untuk program tiga juta rumah.
"Terkait dengan Program 3 Juta Rumah, memang dalam waktu dekat, saya akan bertemu dengan Pak Ara, Menteri Perumahan, untuk membicarakan hal tersebut,” kata Rionald dalam media briefing di Bandung, Jumat (8/11/2024).
Rionald menegaskan, pihaknya sangat mendukung langkah Menteri PKP dalam memanfaatkan lahan-lahan BLBI untuk berbagai proyek yang bermanfaat. Melalui kerjasama antar kementerian, khususnya dengan kementerian yang dipimpin Maruarar Sirait diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan aset negara secara efisien.
"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLB,” ujarnya.
Adapun saat ini pemerintah tengah menilai aset-aset properti mana yang memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan, dan kementerian yang dipimpin oleh Maruarar Sirait menjadi salah satu pihak yang sangat berperan dalam menentukan arah dan strategi pemanfaatannya.
"Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara (Maruarar Sirait),” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Menteri PKP Maruara mengusulkan gagasan baru yakni ingin memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor untuk dijadikan perumahan rakyat. Ide ini disampaikan Maruarar saat berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Saat ini, pihaknya mempersiapkan sistem dan personel untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
Kejar Program 3 Juta Rumah, Maruarar Sirait Cari Tanah Murah
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah mengejar target program 3 juta rumah yang dikejar Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mencari titik-titik tanah dengan harga murah.
Upaya Maruarar Sirait, salah satunya dengan safari ke instansi-instansi pemerintahan. Ada beberapa yang dikejar olehnya dalam 2 pekan terakhir.
"Jadi saya hari ini merasa dapat semangat baru karena 2 minggu ini saya belanja masalah dan belanja sukungan memetakan di mana ada masalah, di mana ada dukungan," kata Ara di Kantor Kementerian BUMN, dikutip Jumat (8/11/2024).
Dia menjelaskan sudah menemui beberapa lembaga, misalnya Kejaksaan Agung yang punya tanah seluas 10 hektare di Banten. Kemudian, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga punya lahan lebih besar.
"Seperti di Kejaksaan kami dapat dukungan, ada tanah 10 hektar di Banten, tadi pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dapat dukunga luar biasa, dapat tanah di Mojokerto 150 hektar, di Tangerang kurang lebih 7 hektar, belum lagi dari KPK juga dan sebagainya yg membantu kami dari KPK, BPKP," jelasnya.
Advertisement
Poin Pertemuan
Berikutnya, Ara juga mengunjungi Menteri BUMN Erick Thohir. Ada beberapa hal yang jadi poin pertemuannya. Termasuk memetakan aset-aset BUMN di sektor perumahan, mulai dari Perum Perumnas, PT Perusahaan Pembangunan (PTPP), hingga PT Bank Tabungan Negara (BTN).
"Termasuk dukungan luar biasa dari Menteri BUMN. Satu harga tanah itu murah, atau gratis. Tanahnya dari mana saya rasa saya sudah jelaskan," katanya.
Selain itu, Ara juga melihat adanya peluang efisiensi anggaran dalam pembelian bahan bangunan salah satunya semen. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan Semen Indonesia yang berpeluang ada diskon pembelian semen.
"Saya senang sekali sudah bicara dengan Dirut Semen (Indonesia) ya dan juga dengan Dirjen kami, kalau bisa belanja tetapi itu sesuatu yang wajar dalam jumlah yang besar itu sesuatu yang wajar sekali mendapatkan suatu diskon," urainya.
"Jadi itu hal-hal baik dan kita mau sinergikan dan saya dapat informasi ada Green, bisa cepat, bisa kedap suara dan sebagainya ini bagus sekali," ia menambahkan.
