Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memutihkan ijazah siswa yang tertahan di sekolah.
Pramono mengaku mendapat banyak keluhan warga mengenai ijazah anak mereka yang tidak bisa keluar dari sekolah karena kekurangan biaya.
Advertisement
"Sekarang sudah ada PP No 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang UMKM oleh Pak Prabowo, menurut saya ini langkah konkret yang bisa diterapkan untuk penghapusan ijazah," kata Pramono dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).
Peratuan Pemerintah yang dimaksud Pramono adalah aturan mengenai penghapusan piutang oleh UMKM yang terlilit hutang dan tidak bisa membayar akibat dampak pandemi, bencana alam dan berbagai alasan lain.
Aturan tersebut, menurut Pramono bisa diterapkan di lingkungan masyarakat yang tidak bisa menebus ijazah anaknya di setiap tingkatan sekolah.
"Ini saya temui di hampir semua sekolah. Baik yang di negeri dan swasta. Jadi, saya pasti akan memutihkan ijazah yang masih ditahan," ujar Pramono.
Pramono Anung Mendukung Langkah Pemerintah Memberantas Judi Online
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mendukung penuh langkah pemerintah memberantas praktik judi online atau (judol).
Ia sendiri tegaskan akan menindak tegas Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang terlibat judi online. Hal itu akan diwujudkan apabila terpilih menjadi gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
"Jadi yang namanya judol itu kan menjadi wewenang tanggungjawab pemerintah pusat, untuk warga Jakarta sendiri dan kalau memang ada di pemerintahan jakarta kalau saya jadi gubernur apalagi itu ASN, pasti saya akan memberikan sanksi yang keras," kata dia kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).
Pramono menegaskan kembali judi online harus diberantas secara serius dan tuntas. Sebab ini sudah sangat meresahkan masyarakat.
"Judol ini harus diberantas, dan siapa yang memberantas? Harus dari ujung sampai ke bawah," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak membekingi judi online.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Meutya Hafid menyebut Presiden Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya bekerja sama dalam memerangi judi online, bukan malah membekingi.
Advertisement
Prabowo Ingatkan Polri dan Kejagung Jangan Bekingi Judi Online
"Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga institusi itu. Tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan," ujar Meutya.
"Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu," sambungnya.
Meutya mengatakan, Prabowo secara tegas mengatakan bahwa judi online harus diperangi. Sebab, mayoritas korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu. Meutya menyatakan tidak boleh ada kongkalikong aparat penegak hukum dengan pelaku judi online.
"Ini juga mengutip persis ucapan beliau, 'bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online'," kata Meutya.
Selain itu, Meutya melanjutkan, setiap ada nama baru di kementeriannya yang terlibat judi online bakal langsung dinonaktifkan.
"Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup," jelas Meutya.
