Swasembada Daging Nasional Masih Terganjal Waktu Tunggu di Pelabuhan

Kemenhub menyatakan, peran angkutan laut khusus ternak dalam menjaga kestabilan pasokan daging di seluruh Indonesia memegang elemen penting.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 09 Nov 2024, 16:03 WIB
Kemenhub menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Angkutan Ternak di Bandung, Jawa Barat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Angkutan Ternak yang berlangsung pada 7-9 November 2024 di Bandung, Jawa Barat.

Acara ini bertujuan demi memperkuat konektivitas antar pulau guna mendukung program swasembada daging nasional. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hartanto menyampaikan, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang optimal untuk mendukung distribusi ternak secara efektif dan efisien.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Dengan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, kami ingin memastikan kapal khusus angkutan ternak dapat berjalan sesuai dengan jaringan trayek yang ditetapkan dan memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujar Hartanto, Sabtu (9/11/2024).

Menurut dia, peran angkutan laut khusus ternak dalam menjaga kestabilan pasokan daging di seluruh Indonesia memegang elemen penting. Ia menjelaskan bagaimana angkutan ternak ini telah berkembang dari satu kapal pada 2015, menjadi enam kapal pada 2023.

"Program ini dimulai dengan KM Camara Nusantara 1 yang pada tahun 2015 hanya mengangkut 353 hewan ternak. Namun, berkat kerja keras dan komitmen kita semua, pada tahun 2023 angkutan ternak meningkat signifikan hingga mencapai 31.321 hewan. Bahkan, hingga Oktober 2024, jumlah ternak yang telah diangkut mencapai 36.740 hewan," terangnya.

Meskipun demikian, Hartanto mengakui masih adanya kendala yang perlu diatasi, seperti waktu tunggu yang lama di pelabuhan, yang berdampak pada produktivitas kapal. 

 


Masa Tunggu di Pelabuhan

Sebuah kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Penyebab kinerja ekspor sedikit melambat karena dipengaruhi penurunan aktivitas manufaktur dan mitra dagang utama, seperti AS, China, dan Jepang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

"Saat ini, masa tunggu muatan di pelabuhan mencapai 8 hingga 10 hari, karena penetapan muatan yang tidak sesuai dengan jadwal pelayaran yang ditetapkan, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target voyage kapal dalam satu tahun. Ke depan, kami berharap seluruh instansi terkait dan operator dapat berkomitmen mematuhi jadwal keberangkatan untuk meningkatkan produktivitas," ungkapnya.

Dalam Rakornis ini, pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, operator, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan layanan angkutan laut khusus ternak. 

"Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan angkutan ternak ini. Kami berharap dukungan dari semua pihak agar memberikan kemudahan di pelabuhan dan mendukung pelayanan yang tepat waktu," imbuhnya.


Perumusan Kebijakan Kapal Ternak 2025

Kapal khusus ternak (Dokumentasi Kemenhub).

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Hasan Sadili melaporkan, rapat ini berfungsi sebagai forum diskusi untuk merumuskan kebijakan strategis dalam penetapan jaringan trayek kapal angkutan ternak untuk tahun anggaran 2025. 

Kebijakan tersebut mencakup upaya peningkatan aksesibilitas antar pulau untuk memperlancar distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen, dalam rangka mendukung program swasembada daging nasional.

Hasan juga menekankan pentingnya penetapan jaringan trayek yang tepat untuk angkutan ternak pada tahun anggaran 2025, yang akan menjadi dasar perencanaan operasional kapal pada tahun mendatang.

"Kami berupaya agar jaringan trayek yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mempertimbangkan ketersediaan armada dan potensi muatan ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen. Keputusan yang diambil dalam rapat ini akan berdampak pada kelancaran distribusi ternak yang lebih efisien," jelasnya.

Kemenhub berkomitmen memastikan trayek kapal khusus angkutan ternak 2025 dapat dirancang dengan mempertimbangkan potensi muatan ternak serta ketersediaan armada yang ada. Sehingga distribusi ternak menjadi lebih efektif dan efisien. 

Kolaborasi ditekankan jadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan publik ini. Semua pihak memiliki peran penting dalam mewujudkan konektivitas antar pulau yang lebih baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Melalui Rakornis ini, kami ingin memastikan bahwa distribusi ternak antar pulau berjalan lancar, sehingga target swasembada daging nasional dapat tercapai dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya," pungkas Hasan.

 

Infografis Jurus Pemerintahan Prabowo - Gibran Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. (Liputan6.com/Abdillah)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya