Liputan6.com, Jakarta Untuk mendukung program Tiga Juta Rumah di Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) memaparkan berbagai solusi strategis di hadapan ratusan pengembang.
Dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, para pejabat dan pemimpin BTN membahas solusi untuk mengatasi berbagai kendala dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.
Advertisement
Solusi tersebut mencakup penyediaan lahan, kemudahan perizinan, hingga usulan relaksasi pajak properti guna menurunkan harga rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Menteri Keuangan memperpanjang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga lima tahun.
Selain itu, Kementerian Perumahan juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah demi menurunkan harga rumah.
“Kami percaya bahwa penyediaan tanah yang lebih murah, efisiensi biaya, dan kemudahan izin dapat meningkatkan omzet pengembang dan menjadikan program Tiga Juta Rumah lebih sukses,” ujar Maruarar di Menara BTN, Jakarta, ditulis, Minggu (10/11/2024).
Langkah Menteri Dalam Negeri untuk Meringankan Beban MBR
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini akan disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah agar mereka dapat turut mendukung program tersebut.
“Saya akan keluarkan surat edaran agar retribusi PBG dihapus untuk MBR, sesuai arahan Presiden untuk membantu masyarakat kurang mampu,” kata Tito.
Dukungan Menteri ATR/BPN bagi Fasilitas Publik dan Sosial
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, meminta agar pengembang juga memberikan fasilitas umum dan sosial di proyek perumahan mereka.
Nusron menekankan bahwa pengembang yang tidak mematuhi peraturan akan diwajibkan menyediakan rumah gratis untuk MBR sebagai denda.
Peran BTN dalam Pembiayaan Perumahan MBR dan Sektor Informal
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa BTN telah menyalurkan lebih dari 5,5 juta KPR untuk subsidi dan non-subsidi sejak 1976.
Nixon menyatakan bahwa banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal kini memilih KPR sebagai solusi kepemilikan rumah pertama mereka.
“Program rumah subsidi membantu masyarakat sektor informal untuk memiliki hunian yang layak. Indonesia masih menghadapi backlog perumahan sebesar 9,9 juta, dengan lebih dari 50% masyarakat miskin tinggal di rumah tidak layak huni,” ungkap Nixon.
Berdasarkan data PLN, ada 24 juta rumah di Indonesia yang tidak layak huni, menunjukkan urgensi program perumahan yang berkelanjutan.
Advertisement
Solusi Jangka Panjang
BTN terus berkomitmen memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat dapat terealisasi secara berkelanjutan. Nixon menambahkan, sektor perumahan memiliki efek berantai yang signifikan pada 185 subsektor lainnya, mayoritas berbasis tenaga kerja padat karya.
Pembangunan perumahan yang masif juga dapat menciptakan lapangan kerja. BTN memperkirakan bahwa setiap rumah yang dibangun mampu menyerap lima tenaga kerja.
Dengan demikian, pembangunan 100.000 rumah berpotensi menciptakan 500.000 lapangan pekerjaan setiap tahunnya.
Kolaborasi lintas kementerian dan BTN diharapkan dapat mempercepat realisasi program Tiga Juta Rumah, mendukung akses perumahan terjangkau, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
