Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyarankan agar Perusahaan Umum (Perum) Bulog tetap difokuskan sebagai badan stabilisasi pangan nasional.
Menurutnya, langkah ini akan memperkuat peran Bulog sebagai entitas otonom yang berada di luar kendali Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Advertisement
"Jadi saya menyarankan agar Bulog berfungsi sebagai badan stabilisasi pangan," ujar Zulhas dalam acara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (11/11).
Zulhas menekankan bahwa sejak awal pembentukannya, Bulog dirancang untuk menjadi lembaga stabilisasi pangan yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional, termasuk dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang-gudang Bulog.
“Dulu pemerintah sangat serius menyiapkan Bulog sebagai badan stabilisasi pangan. Gudangnya pun sudah sangat siap,” jelas Zulhas.
Tantangan Bulog
Meski demikian, Zulhas mengungkapkan bahwa Bulog masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi kapasitasnya. Dari total 1.800 gudang yang dimiliki Bulog, hanya sekitar 1.500 yang saat ini aktif beroperasi.
Ia berharap kapasitas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di seluruh Indonesia.
“Kita merawatnya cukup sulit. Dari 1.800 gudang, saat ini hanya sekitar 1.500 yang beroperasi,” tambah Zulkifli Hasan.
Didukung Erick Thohir
Menteri BUMN, Erick Thohir, mendukung ide ini dan menyatakan kesepakatannya apabila Bulog langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto.
“Saya juga mendengar bahwa Komisi DPR sedang membahas Bulog menjadi badan otonom di bawah presiden, dan saya setuju dengan gagasan ini,” kata Erick.
Ia menilai, perubahan ini akan mendukung program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, serta memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Advertisement
