Liputan6.com, Jakarta - Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Lampung Selatan (Cabup-Cawabup Lamsel) nomor urut 2, Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar, berkomitmen menciptakan ruang terbuka bagi warga Lampung Selatan untuk berdiskusi dan menyampaikan kritik. Ia menilai, kritik adalah bagian penting dari proses demokrasi dan kemajuan daerah.
Dalam sebuah diskusi dengan kaum muda, Egi mendapat pertanyaan apakah dirinya nanti akan antikritik atau tidak. Egi menegaskan sikapnya yang tidak akan antikritik.
Advertisement
"Kami berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang tidak antikritik. Salah satu syarat untuk menjadi negara maju itu adalah dengan dialektika antara pemangku kebijakan sama yang dilayani," ungkap Egi, Senin (11/11).
Egi menyadari bahwa sebagai pemimpin, keterbukaan terhadap kritik dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya ruang diskusi, ia berharap dapat mendengar langsung aspirasi dan harapan masyarakat.
Menurutnya, dialektika atau dialog antara pemimpin dan rakyat adalah dasar bagi pemerintahan yang responsif. Egi percaya bahwa semua kebijakan akan lebih efektif jika dibentuk melalui partisipasi publik.
Ia pun berkomitmen akan menciptakan forum dialog secara rutin bagi warga Lampung Selatan. Dengan demikian, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran tanpa takut diabaikan.
"Karena sejatinya tugas kami adalah untuk melayani masyarakat, jadi sudah menjadi kewajiban bagi kami mendengarkan kritik atau aspirasi warga," kata Egi.
Wujudkan Pemerintahan Bersih
Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Lampung Selatan (Cabup-Cawabup Lamsel) nomor urut 2, Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar, menyampaikan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses pengawasan proyek pemerintah.
Egi menjelaskan bahwa pengawasan independen dapat membantu meminimalkan risiko penyimpangan dalam proyek-proyek pembangunan. Hal ini demi menjaga akuntabilitas pemerintahannya.
“Jika kita melibatkan pihak ketiga, pengawasan menjadi lebih objektif dan transparan,” ujarnya, Minggu (10/11/2024).
Menurut Egi, pihak ketiga ini bisa terdiri dari lembaga independen yang memiliki keahlian dalam memonitor pelaksanaan proyek. Tujuannya agar setiap anggaran yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahannya. Egi akan membuka berbagai kanal aduan yang mudah diakses masyarakat.
“Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, masyarakat juga bisa ikut berperan dalam memastikan transparansi. Saya ingin Lampung Selatan memiliki pemerintahan yang dipercaya oleh rakyatnya,” kata Egi.
Langkah-langkah ini, menurutnya, akan menjadi dasar yang kuat dalam membangun kepercayaan publik dan mengurangi risiko korupsi di Lampung Selatan. “Saya berkomitmen untuk menjaga pemerintahan yang bersih dan transparan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Egi.
Advertisement
