Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan curahan hatinya (curhat) yang pernah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan soal kebijakannya, namun tak digubris. Hal itu terjadi saat Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Menurut dia, surat yang dikirimkan ke instansi pemerintahan yang saat itu dipimpin Nadiem Makarim tersebut berisi keluhan-keluhan mengenai persoalan kebijakan zonasi hingga program merdeka belajar.
Advertisement
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sikda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," kata Gibran saat sambutan di acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," sambungnya.
Lebih lanjut, Gibran pun menyoroti persoalan zonasi. Sebab, saat dirinya menjadi Wali Kota Solo banyak sekali keluhan terkait kebijakan tersebut.
"Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplai dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang," terang dia.
Namun, sayangnya surat yang dia layangkan tak digubris oleh Kementerian Pendidikan. "Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi," ucap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini.
Reporter: Alma Fikhasari
Merdeka.com
Gibran Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi
Dalam kesempatan yang sama, Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta para Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia untuk mengkaji ulang sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.
Hal tersebut disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dan seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).
Gibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Meski begitu, dia tak menampik zonasi untuk PPDB merupakan program yang baik.
"Jadi bapak-ibu, zonasi ini program yang baik. Tapi silakan nanti bapak-ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi, tempat-tempat yang kekurangan guru," kata Gibran.
Advertisement
Belum Bisa Diterapkan di Semua Wilayah
Menurut Gibran, program PPDB jalur zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah. Gibran juga merujuk pada pengalamannya saat menjabat Wali Kota Solo, di mana dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi.
"Jadi intinya bapak-ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau apakah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan," ujar dia.
Gibran menyatakan, selain jumlah guru yang belum merata, fasilitas di setiap sekolah di Tanah Air juga belum merata. Sehingga, sering ditemukan adanya peserta didik yang rela pindah domisili demi bisa mengecap pendidikan di sekolah yang diinginkan.
"Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang BPDP. Ini perlu dikaji lagi," kata dia.
