Liputan6.com, Jakarta Arsjad Rasjid memastikan dirinya tidak akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar dalam waktu dekat.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, menjelaskan bahwa Munas ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang tercapai antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024 lalu.
Advertisement
"Setelah diminta untuk melaksanakan Munas lebih cepat, Pak Arsjad Rasjid juga telah menyampaikan secara terbuka bahwa beliau tidak akan maju lagi dalam Munas yang akan datang," kata Eka dalam Konferensi Pers Persiapan Munas Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Eka juga menjelaskan bahwa Munas ini adalah hasil dari pertemuan Arsjad dan Anindya, yang difasilitasi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum Munas, akan diadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia pada 29 November 2024.
"Di Rapimnas ini, kami akan meminta komitmen dari semua pemegang hak suara Kadin, termasuk Kadin Provinsi dan Asosiasi Lainnya (ALB), untuk mengikuti proses sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama pemerintah Indonesia, sebagai pengawas Kadin," jelas Eka.
Jalankan AD/ART
Eka menegaskan bahwa Rapimnas dan Munas bukanlah sarana untuk mencari kekuasaan, melainkan sebagai langkah menjalankan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Kami tegaskan, ini bukan soal mencari kekuasaan atau Pak Arsjad Rasjid ingin mempertahankan jabatan Ketua Umum Kadin. Tujuan kami adalah menjaga martabat Kadin agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan. Oleh karena itu, AD/ART dan peraturan menjadi pegangan utama kami dalam hal ini," lanjut Eka.
Rapimnas Kadin 29 November 2024
Kadin Indonesia kini tengah mempersiapkan Munas dengan didahului oleh Rapimnas pada 29 November 2024. Eka Sastra menekankan bahwa persiapan Munas ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
“Kesepakatan yang dicapai pada September lalu telah ditandatangani oleh Bapak Arsjad Rasjid dan Bapak Anindya Bakrie," ungkap Eka dalam Konferensi Pers di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
“Karena itu, kami akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional pada Jumat, 29 November 2024 untuk menyusun agenda dan mempercepat pelaksanaan Munas,” tambahnya.
Penyelesaian Perselisihan Kadin
Eka juga menyampaikan bahwa kepanitiaan Munas akan dibentuk oleh kedua belah pihak dengan arahan waktu dan tempat dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah meminta persiapan Munas untuk mengakhiri polemik yang selama ini terjadi di tubuh Kadin.
"Untuk mengakhiri perselisihan dan mencapai kekompakan, jalan satu-satunya adalah melalui Munas. Hanya melalui Munas, Ketua Umum, Dewan Penasihat, dan dewan lainnya bisa dipilih dan ditetapkan," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menekankan pentingnya Munas dalam memastikan kepengurusan yang sah.
“Musyawarah Nasional ini penting untuk kepastian penegakan aturan organisasi, terutama di tengah peran strategis Kadin sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Dhaniswara.
Advertisement
