Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pemerintah daerah fokus mengintervensi harga beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras bagi masyarakat.
Upaya ini dinilai penting, terutama di wilayah yang harga berasnya telah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Advertisement
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan bahwa hasil pemetaan menunjukkan sejumlah daerah dengan harga beras yang lebih tinggi dari HET, termasuk Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Sumatera.
“Optimalisasi penyaluran beras SPHP di pasar tradisional sangat penting. Mayoritas masyarakat berbelanja di pasar, jadi intervensi ini dapat langsung dirasakan,” jelas Astawa dikutip dari ANTARA, pada Rabu (12/11/2024) di Jakarta.
Dalam upaya ini, Bapanas menyelenggarakan Rapat Koordinasi SPHP Beras bersama kepala dinas dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota serta Perum Bulog untuk membahas strategi penyaluran beras SPHP di seluruh Indonesia.
Intervensi Pasar untuk Stabilisasi Harga Beras
Bapanas mencatat 101 daerah yang harga berasnya masih di atas HET, dengan Papua menjadi wilayah yang paling terdampak. Untuk mengatasi hal ini, Bapanas menginstruksikan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk mempercepat distribusi beras SPHP ke pasar-pasar utama agar harga tetap stabil.
Selain itu, Bapanas mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah-daerah, sebagai langkah konkret untuk menyediakan beras terjangkau bagi masyarakat. GPM diharapkan mampu menjaga harga beras tetap stabil, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru, sehingga dapat menekan laju inflasi akibat kenaikan harga pangan.
Pengendalian Harga Beras
Bapanas juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kios pangan di berbagai wilayah sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga sesuai HET.
Dengan memperbanyak kios pangan di pasar, distribusi beras diharapkan menjangkau lebih banyak konsumen dengan harga yang terjangkau.
Astawa menekankan pentingnya monitoring harga beras secara rutin. “Pemantauan ini sangat krusial untuk mengetahui perkembangan distribusi dan memastikan harga tetap sesuai HET, sehingga tidak memberatkan masyarakat,” tambahnya.
Beras SPHP: Solusi Stabilitas Harga di Pasaran
Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat melalui subsidi dengan harga yang sesuai HET. Penyaluran beras SPHP tahun 2024 dilakukan merata di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam bentuk curah maupun kemasan 5 kg, dengan harga yang bervariasi sesuai zona.
- Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) – Rp10.900 per kg
- Zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan) – Rp11.500 per kg
- Zona 3 (Maluku dan Papua) – Rp11.800 per kg
Dengan kolaborasi pemerintah daerah dan Bulog, Bapanas optimis bahwa intervensi ini mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras SPHP hingga tingkat pedesaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan menjaga daya beli masyarakat di seluruh Indonesia.
Advertisement
