Liputan6.com, Kudus - Meski jabatannya bukan bupati definitif dan hanya penjabat bupati saja, namun tugas yang telah diemban di pundaknya untuk memimpin Kabupaten Kudus benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh Dr. Muhammad Hasan Chabibie.
Tidak hanya sekedar wacana saja, Hasan Chabibie selama memimpin Kabupaten Kudus hingga memasuki sebelas bulan ini, bekerja cerdas dengan mengusung konsep ‘Merdeka Bekerja” dan berhasil membawa perubahan yang signifikan di Kota Kretek.
Bagi Hasan Chabibie, penunjukan dirinya sebagai Pj Bupati Kudus ini adalah tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), Hasan pun harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya.
“Mohon doanya, mohon supportnya dan mohon kolaborasi semua pihak. Sehingga, apa yang ditugaskan betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Chabibie saat tiba di Pendopo Bupati Kudus awal Januari 2024 kala itu.
Baca Juga
Advertisement
Chabibie mengaku, tak ada tugas khusus selama menjadi Pj Bupati Kudus. Menurutnya, Pj itu sifatnya sementara dan harus melaporkan semua kegiatan setiap tiga bulan sekali selama setahun ke depan.
Chabibie juga berkomitmen melanjutkan program-program yang baik dan sudah berjalan selama ini. Selain itu, terus berupaya melakukan inovasi-inovasi agar Kudus lebih baik lagi.
“Kebijakan sebelumnya yang sudah dilaksanakan dan itu baik, pasti akan dipertahankan. Sementara untuk inovasi-inovasi lebih baik pasti akan terus menerus diikhtiarkan,” ucap Hasan.
Berkat semangat dan keseriusannya mengemban jabatan sebagai Pj Bupati Kudus, Hasan mampu menekan angka inflasi di Kudus yang berada di bawah angka nasional pada Agustus lalu. Tingkat inflasi di Kudus 2,37 persen atau jauh di bawah angka inflasi nasional sebesar 2,51 persen.
Rendahnya angka inflasi di bawah nasional yang baru pertama kali terjadi di Kabupaten Kudus dalam 12 tahun terakhir itu, tentu berkat kerja keras dan kekompakan Pj Bupati Kudus Hasan Chabibie bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah Pemkab Kudus dalam mengawal pengendalian inflasi di Kota Kretek.
Hasan Chabibie pun rajin melakukan tinjauan lapangan langsung, yakni untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pangan dalam keadaan stabil di pasar Selama blusukan di pasar, ia juga menyerap masukan dari para pedagang.
“Baru dalam 12 tahun terakhir, angka inflasi di Kudus di bawah nasional. Ini tidak bisa tercapai kalau teman-teman tidak bekerja keras,” ujar Hasan Chabibie.
Rahasia Rendahnya Inflasi di Kudus
Keberhasilan menekan angka inflasi di Kudus tidak akan tercapai, kata Hasan, jika semua OPD di Pemkab Kudus tidak berkolaborasi bersama-sama kerja bareng, turun ke lapangan serta menyiapkan cross-cutting program dan beragam inovasi strategis.
Komitmen dan kerja keras Hasan Chabibie mengendalikan inflasi di Kota Kretek, juga sangat diapresiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus.
Kepala BPS Kudus, Eko Suharto mengatakan, capaian rendahnya inflasi di Kudus dalam 12 tahun terakhir membuktikan keberhasilan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bentukan Pemkab Kudus dalam upaya menjaga inflasi di kabupaten setempat tetap terkendali.
Menurut Eko, BPS bersama TPID selama ini rutin menggelar rapat bersama setiap Senin pagi untuk membahas berbagai kebijakan dalam pengendalian inflasi. Rakor diikuti Pj Bupati Kudus, Asisten II Sekda Kudus dan perwakilan OPD yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di ruang rapat Sekda Gedung A lantai IV.
Hal terpenting dalam mengendalikan tingkat inflasi daerah, kata Eko, yakni memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam hal penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat.
"Apalagi, Kabupaten Kudus bukanlah kota penghasil bahan pokok masyarakat, sehingga harus mengupayakan para supplier dari berbagai daerah untuk nyaman berbisnis di Kudus," terang Eko kepada Liputan6.com, Selasa (13/11/2024).
Sementara itu, bukti nyata Pemkab Kudus dalam menekan inflasi salah satunya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada ribuan buruh rokok di kabupaten setempat.
Hasan Chabibie menyebut, BLT buruh rokok yang disalurkan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu mampu menekan inflasi yang ada di Kudus.
Hasan juga berpesan kepada para penerima BLT tidak menggunakannya untuk judi online. Pesan itu diungkapkan Hasan saat agenda seremonial penyaluran BLT buruh di Pendopo Kabupaten Kudus pada Sabtu (9/11/2024)
Kepada penerima BLT, Hasan meminta agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari.
Dia melihat fenomena maraknya masyarakat yang terjerat judi online sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut menurut Hasan jangan sampai terjadi pada warga Kudus, khususnya penerima BLT buruh rokok.
"Termasuk salah satu penyebab daya beli masyarakat turun karena adanya pinjol, uang dilarikan kesitu sehingga tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan," tukas Hasan.
Hasan menjelaskan, BLT buruh rokok yang disalurkan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menekan inflasi yang ada di Kudus.
"Ini menjadi angin segar bagi buruh rokok di Kudus, semoga semakin istiqomah aktivitasnya di pertembakauan dan bantuan yang diberikan dapat membantu kesejahteraan masyarakat," tukasnya.
Adanya BLT buruh rokok ini, dinilai dapat membantu perputaran roda ekonomi masyarakat dan menekan nilai inflasi. Meskipun jumlah yang diberikan tidak terlalu besar, Hasan berharap bantuan ini tetap ada setiap tahunnya dan jumlahnya ikut bertambah.
"Kita tahu bahwa kretek mempunyai peran yang sangat besar untuk perkembangan negara di Indonesia, bahwa dulu saudagar rokok juga ikut memperjuangkan kemerdekaan, kami ingin agar para buruh rokok semakin sejahtera, sebab kretek sudah menjadi bagian dari kebudayaan di Indonesia," tandasnya.
Advertisement
Senyum Semringah Buruh Pabrik Rokok usai Terima BLT
Diketahui, pada penyaluran tahap kedua BLT buruh rokok ini, sebanyak 45.773 buruh rokok menerima bantuan dengan nominal Rp 300 ribu untuk masing-masing buruh rokok.
Bantuan ini merupakan lanjutan dari penyaluran tahap pertama pada Juli lalu sehingga total setiap buruh rokok menerima bantuan Rp 1,2 juta untuk satu tahun di 2024 ini.
BLT buruh rokok dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Kudus 2024 dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
Pada penyaluran tahap dua ini dianggarkan melalui anggaran perubahan pada APBD Kudus 2024. Penyaluran BLT buruh rokok dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima lewat Bank Jateng Kabupaten Kudus.
Selain itu, ada sekitar 2.028 buruh rokok yang dicoret dari daftar penerima bantuan tahun ini lantaran sudah tidak memenuhi persyaratan.
Tentu saja pencairan BLT tahap kedua ini disambut gembira para buruh rokok di Kudus. Ekspresi bahagia terpancar dari wajah wajah mereka saat diundang di Pendopo Kabupaten Kudus.
Senyum sumringah menghiasi wajah Lia Ariani (23). Ia mengaku senang dengan adanya bantuan untuk para buruh rokok. Wanita yang bekerja di PT Prima Tobacco Harum Industri itu, akan menggunakan BLT untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Alhamdulillah, semoga ada bantuan (BLT) terus dan nilainya bertambah. Rencananya akan saya gunakan untuk membeli kebutuhan anak seperti pampes dan susu," ujar Lia.
Di lain pihak, Plt. Kepala Dinas SosialP3AP2KB Kudus Putut Winarno menambahkan, BLT tersebut diserahkan kepada para penerima secara transfer.
BLT yang diserahkan kali ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024, totalnya mencapai Rp 13,7 miliar.
Sebelumnya sekitar bulan Juni 2024, puluhan ribu buruh rokok juga telah menerima BLT yang bersumber dari APBD Kudus senilai Rp 900 ribu.
“Ini BLT terakhir di tahun 2024 yang menggunakan APBD Kabupaten Kudus. Sebelumnya yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sudah diserahkan semuanya, nominalnya sama,” pungkas Winarno.
Dalam penyaluran tahap pertama, kata Winarno, ada sebanyak 2.028 nama yang gagal tersalur karena berbagai sebab. Diantaranya, karena pindah domisili, beralih profesi, serta meninggal dunia.
"Data buruh rokok sebanyak 45.773 orang juga terlebih dahulu diverifikasi, guna memastikan tidak ada nama ganda atau meninggal dan lainnya," ungkapnya.
Adapun syarat mendapatkan BLT buruh rokok, yakni bekerja di sektor rokok, memiliki KTP Kudus, dan perusahaan rokoknya beroperasi di Kudus.
Winarno menyebut bahwa program BLT bisa mengurangi beban buruh pabrik rokok dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, meningkatkan motivasi buruh untuk tetap beraktivitas.
(Arief Pramono)
