Liputan6.com, Semarang - Komisi VIII DPR RI menggelar kunjungan spesifik (kunsfik) ke kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah di Jalan Sisingamangaraja nomor 5 Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid dan diterima Kepala Kanwil Kemenag Jateng Musta’in Ahmad.
Anggota komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih memberikan catatan kepada Kanwil Kemenag Jateng seputar persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 di Jateng. “Kakanwil Jateng menyampaikan haji tahun 2025 masih menggunakan skema lama, padahal ada beberapa catatan dari panja haji di komisi VIII DPR RI maupun pansus DPR RI, catatan-catatan ini nampaknya belum diantisipasi oleh Kanwil Jateng,” kata Fikri.
Advertisement
Lebih lanjut, Fikri menilai kunsfik komisi VIII DPR RI di Kanwil Kemenag Jateng ini menjadi kunjungan yang baik karena bisa memantau langsung persiapan Kemenag Jateng menghadapi penyelenggaraan haji tahun 2025. Salah satu yang menjadi catatan adalah pelimpahan transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).
Masalah lain adalah kuota pembimbing haji. Saat ini kuota 1:135 (1 pembimbing untuk 135 jemaah haji) dianggap overload. Meskipun ada persyaratan yang sangat ketat bagi pembimbing haji, seperti sertifikat dan kompetensi, Fikri mengusulkan sesuai hasil rapat terakhir dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FKKBIHU) adalah idealnya 1:45. “Atau jalan tengah 1:90, namun demikian harapannya jangan menggerus kuota haji regular," katanya.
Salah satu caranya adalah Pemerintah RI berkomunikasi dengan Pemerintah Saudi agar menambah kuota untuk pembimbing haji di Indonesia. Menurutnya, cara ini perlu dilakukan karena para pembimbing haji tersebut sangat bermanfaat bagi jemaah.
Sebagai informasi, Kanwil Jateng kini tengah dalam persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025 dengan kuota 30.377 jemaah. Kanwil Jateng saat ini juga tengah melakukan verifikasi pertama dan kedua di seluruh kabupaten kota. Selain itu Kanwil juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Angkasa Pura, Imigrasi dan Kantor Bea Cukai Surakarta untuk kesiapan haji.
