Drama Penangguhan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia oleh UI

Sebagai bagian dari upaya ini, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG. Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan Bahlil Lahadalia, mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik.

“Keputusan ini diambil pada Rapat Koordinasi 4 (empat) Organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan. UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya berlandaskan 9 Nilai Universitas Indonesia,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia membenarkan perihal surat MWA UI tentang penangguhan gelar doktor Bahlil Lahadalia tersebut. Amelita menuturkan, surat tersebut memang ditujukan kepada Rektor UI dan dengan tembusan Humas dan KIP UI.

“Ya (surat resmi dari MWA). Surat ini ditujukan kepada Rektor UI. Tembusannya memang ada kepada Humas. Kami masih menunggu disposisi,” ucap Amelita saat dikonfirmasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara setelah kelulusan Program Doktor (S3) ditangguhkan Universitas Indonesia (UI).

Bahlil menuturkan, pihaknya telah memperoleh informasi akan hal tersebut. Namun, dia membantah jika UI menangguhkan kelulusan Program Doktor S3-nya.

"Saya belum tahu isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember (2024). Dan saya menyertakan lulus itu setelah yudisium dan yudisium saya Desember," ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Rabu (13/11/2024)

Bahlil menekankan, pihaknya masih memperbaiki disertasi sebagaimana rekomendasi UI. Pihaknya pun meminta awak media untuk mengonfirmasikan langsung kepada pihak UI.

"Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya nanti tanya di UI saja ya," ujar Bahlil meninggalkan awak media.

Tanggapi Protes Alumni UI

Sebelumnya dalam kesempatan lain, Bahlil Lahadalia juga memberikan klarifikasi terkait protes yang dilayangkan atas penganugerahan gelar S3 Doktor Bidang Kajian Strategis dan Global dari Universitas Indonesia (UI). Beberapa alumni UI meminta pengkajian ulang atas gelar untuk Bahlil Lahadalia tersebut.

Bahlil menegaskan bahwa persoalan tersebut adalah urusan internal kampus. "Saya nggak tahu itu, urusan internal kampus," ujarnya ketika ditemui awak media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil memastikan bahwa dirinya telah menyelesaikan program S3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengikuti pembelajaran selama empat semester.

"Saya sudah 4 semester, kuliah datang, konsultasi, seminar, semuanya ada," tegas Bahlil.

Pemberian gelar doktor kepada Bahlil ramai dikritik netizen di platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Pengguna akun @CakD3pp menyuarakan kejanggalan, menuding bahwa gelar tersebut diraih dalam waktu kurang dari dua tahun, sesuatu yang dianggap tidak lazim.

Dalam unggahannya, @CakD3pp menulis, "Yang aku tahu UI berkwalitas, entah sekarang‼️ Salah satu alumni UI, Harris Muttaqin, menyatakan kejanggalan dalam proses pemberian gelar doktor tersebut adalah masa studi yang dijalani Bahlil."

Sebelum keluar rekomendasi penangguhan dari MWA, UI sempat menegaskan bahwa gelar doktoral Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dilalui dengan wajar sesuai ketentuan dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG). Bahlil bukanlah penyandang tercepat gelar doktor karena menyelesaikan kuliah dalam empat semester.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik (Humas dan KIP) UI Amelita Lusia mengatakan rekor tercepat program doktoral dicetak Sugeng Purwanto yang meraih gelar doktor bidang ekonomi makro di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UI dalam jangka waktu 13 bulan 26 hari.

“Sugeng Purwanto mendapat predikat cumlaude dan bahkan tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk peraih doktor tercepat,” kata Amel dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Adapun Bahlil meraih gelar doktor dalam kurun waktu 20 bulan atau dalam masa studi empat semester. Masa studi Bahlil sesuai dengan Peraturan Rektor UI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI.

Sedangkan Pasal 14 Peraturan Rektor ini mengatur secara tegas bahwa Program Doktor dapat ditempuh dalam jangka waktu 4 semester dan selama-lamanya 10 semester. “Jadi program doktoral Pak Bahlil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Alumnus program Doktor by research SKSG UI, Raden Edi Soewandono menyebutkan bahwa aturan tersebut merupakan dasar hukum seorang mahasiswa bisa lulus dalam jangka waktu 4 semester.

Edi menjelaskan pula bahwa SKSG UI merupakan program pascasarjana dengan pendekatan lintas disipliner. Pendekatan lintas disipliner yang diterapkan SKSG UI menawarkan solusi yang tepat untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis.

Pendekatan lintas disipliner telah lama diterapkan di negara-negara maju dan masih jarang ditemukan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung mempertahankan linearitas keahlian, di mana mahasiswa fokus pada satu disiplin ilmu yang spesifik.

Namun, masalah global yang dihadapi saat ini, seperti perang proxy, pandemi, keamanan siber, hingga perdamaian kawasan, tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keilmuan yang sempit.

Solusi yang efektif haruslah menyeluruh, mempertimbangkan berbagai dimensi, dan menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu.

“Inilah yang menjadi keunggulan Program Doktor Kajian Stratejik dan Global di UI,” kata Edi.

Sementara terkait dugaan plagiarisme dalam disertasi Bahlil, Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkriswono, memastikan disertasi Bahlil tidak mengandung unsur tersebut. Alumnus Magister SKSG UI, Moh Handi Khalifah, menmbahkan bahwa setiap publikasi ilmiah di lingkungan akademik SKSG UI sudah melewati pengecekan terlebih dulu.

Pengecekan dilakukan melalui Aplikasi Turnitin, yang menjadi salah satu alat ukur validitas dan reliabilitas hasil riset yang akan dipublikasikan. SKSG UI menetapkan standar dalam pemeriksaan plagiarisme di bawah 10 persen. Artinya, standar pencegahan plagiarisme yang diterapkan SKSG UI sangat tinggi.

"Mahasiswa dengan latar belakang apapun, baik sipil, orang asing, tentara, polisi, PNS, pejabat publik, tokoh agama, dan menteri, sekalipun harus menaati peraturan ini guna menyelesaikan pendidikan yang ditempuh," ujar Handi.

Sebagai informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi meraih gelar S3 Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia (UI). Bahlil sukses menjadi doktor dengan predikat cumlaude setelah menyampaikan disertasi berjudul: Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Pengukuhan gelar doktoral Bahlil tersebut diselenggarakan di Gedung Makara Art Center, Universitas Indonesia pada Rabu (16/10/2024).

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam Program Studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua Sidang Prof Dr. I Ketut Surajaya, S.S, M.A.

Dalam penelitiannya, Bahlil membongkar sejumlah masalah dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurut dia, ada empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan. 

Empat masalah tersebut, antara lain, ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.  

Mengakali itu, Bahlil Lahadalia dalam penelitian merekomendasikan empat kebijakan utama. Antara lain, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Sejumlah pejabat dan tokoh besar turut hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Mulai dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, eks Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga sejumlah konglomerat semisal Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie, hingga Garibaldi Thohir (Boy Thohir).