Liputan6.com, Jakarta PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, bagian dari Holding BUMN Jasa Survei IDSurvey, mengajak seluruh pihak di sektor maritim untuk meningkatkan kualitas kapal berbendera Indonesia.
Langkah ini bertujuan mempertahankan status Indonesia dalam kategori whitelist Tokyo MoU, yang menjadi tolok ukur penting dalam menjaga reputasi pelayaran Indonesia di kancah internasional.
Advertisement
Hal ini disampaikan dalam seminar bertajuk "Sinergi dan Optimalisasi Peran Stakeholders dalam Mempertahankan Whitelist Tokyo MoU", Kamis (14/11/2024), di Hotel Borobudur, Jakarta. Seminar tersebut menjadi momentum bagi BKI untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan standar keselamatan kapal niaga yang berlayar ke luar negeri.
Pentingnya Status Whitelist bagi Reputasi Maritim IndonesiaDeputi Direktur Bisnis Manajemen Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, menjelaskan bahwa Indonesia telah berada dalam kategori whitelist Tokyo MoU sejak 2020.
Status ini dicapai berkat kolaborasi yang solid antara pemerintah, operator kapal, asosiasi pelayaran, dan BKI sebagai badan klasifikasi.
“Keberhasilan Indonesia masuk dalam whitelist adalah hasil kerja keras bersama. Infrastruktur maritim, termasuk kualitas dan performa kapal berbendera Indonesia, menjadi kunci mempertahankan posisi ini. Ini penting untuk memperkuat reputasi maritim Indonesia di pasar global,” ujar Arief.
Demi Standar Keselamatan Internasional
Selain menjaga standar keselamatan internasional, BKI juga fokus mendukung ekonomi biru (blue economy) dan keberlanjutan maritim, selaras dengan misinya dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di industri pelayaran.
Langkah Strategis untuk Meminimalkan Detensi Kapal
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, melalui Dr. Capt. Miftahul Hadi, S.ST, MM, M.Mar, menyampaikan bahwa peran BKI sebagai Recognized Organization (RO) sangat vital dalam menjaga whitelist. Ia juga menguraikan enam langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan kapal terhadap standar internasional:
- Pengawasan dan Penegakan Regulasi: Memastikan semua kapal memenuhi persyaratan keselamatan.Pelatihan Awak Kapal: Meningkatkan kompetensi kru dalam menghadapi inspeksi internasional.
- Pemeliharaan Terencana: Mengadopsi sistem Planned Maintenance System (PMS) secara konsisten.Kolaborasi Internasional: Menjalin kerja sama dengan otoritas maritim global.
- Peningkatan Inspeksi: Memfokuskan pada area strategis yang sering menjadi penyebab detensi.
- Sinergi dengan Asosiasi: Memperkuat hubungan dengan asosiasi pelayaran seperti INSA.
“Seminar ini diharapkan dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam menjaga standar keselamatan maritim dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di dunia,” tambahnya.
Tren Detensi Kapal dan Tantangan Ke Depan
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan detensi kapal berbendera Indonesia di luar negeri, terutama di Tiongkok. Hal ini mencerminkan pentingnya perbaikan kualitas kapal agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh New Inspection Regime Tokyo MoU.
Namun, Arief menegaskan bahwa banyak kapal berbendera Indonesia yang telah lolos inspeksi tanpa kekurangan (zero deficiency), mencerminkan peningkatan kualitas secara bertahap.
Advertisement
Komitmen BKI untuk Layanan Internasional
BKI terus memperluas jaringan layanan internasional guna mendukung pengguna jasa maritim. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, operator, dan asosiasi pelayaran, BKI optimis kualitas kapal Indonesia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk Kementerian Perhubungan, asosiasi pelayaran INSA, dan perusahaan pelayaran nasional. Sinergi antar pihak diharapkan mampu meminimalkan detensi kapal dan mempertahankan status whitelist, sehingga mendukung kelancaran perdagangan internasional dan memperkuat posisi Indonesia di dunia pelayaran.
