Liputan6.com, Kudus - Kabupaten Kudus menjadi salah satu wilayah di Indonesia, yang ditengarai sebagai sarang orang-orang yang terafiliasi jaringan terorisme dan radikalisme.
Karena itu, Kudus yang selama ini dikenal sebagai Kota Santri di Jawa Tengah, ternyata juga pernah dicap buruk sebagai wilayah yang dijadikan sarang terorisme.
Advertisement
Stigma buruk tersebut mencuat, karena banyaknya pelaku terorisme berasal dan tinggal di Kudus. Yakni baik yang sudah tertangkap tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri, maupun yang sudah dibebaskan dari penjara atas tuduhan berideologi radikal.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus, Mohammad Fitriyanto menyebut, wilayah Kudus di lingkup nasional, termasuk sarang dari tokoh-tokoh yang terafiliasi jaringan terorisme dan gerakan radikalisme.
"Ada (pelaku terorisme) yang sudah ditangkap, dan ada pula yang sudah bebas maupun yang masih di penjara, berasal dari Kudus," ujar Fitriyanto kepada wartawan usai Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama menjelang Pilkada 2024 di Pendapa Kudus.
Menurut Fitriyanto, saat ini masih ada lima orang eks-teroris dan mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Kudus.
Fitriyanto menyebut keberadaan kelima mantan narapidana terorisme (eks-napiter) itu, sudah menyatakan diri sebagai warga NKRI dan meninggalkan paham terdahulunya.
"Eks napiter saat ini yang berasal dari Kudus sudah berhubungan baik dengan masyarakat, meninggalkan gerakan lama dan bisa berbaur," ucap Fitriyanto.
Simak Video Pilihan Ini:
Eks-Napiter
Fitrianto menjelaskan, kelima eks napiter itu pernah terafiliasi jaringan Jamaah Ansharut Dhaulah (JAD) dan Jemaah Islamiyyah (JI). Namun mereka kini kembali ke jalan yang benar dan sudah membaur serta dilibatkan dalam kegiatan di masyarakat.
Fitrianto juga mengungkapkan terkait penangkapan warga Desa Gribig Kudus oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri yang diduga terlibat terorisme beberapa waktu lalu.
“Tukang ojek online yang ditangkap tim Densus itu merupakan anggota Jamaah Ansharut Dhaulah (JAD) yang berkiblat pada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS),” papar Fitriyanto.
Pihaknya pun mengimbau masyarakat Kudus agar ikut mengawasi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Karena pergerakan mereka tidak bisa ditebak, pihak Kesbangpol Kudus rajin mengedukasi masyarakat agar tidak terlibat paham radikal terorisme.
Di lain sisi, Penjabat Bupati Kudus Hasan Chabibie menambahkan, akar permasalahan munculnya radikalisme terletak pada klaim kebenaran tentang paham agama yang merasa benar.
"Konteks pemahamannya diyakini benar sedangkan yang lainnya salah, sehingga melakukan hal-hal distruktif dan radikal," ucap Hasan.
Karena itu, imbuh Hasan, menjadi tugas bersama tokoh agama, masyarakat, lembaga pendidikan hingga lingkungan keluarga untuk menanamkan sikap moderat dan menangkal paham radikalisme.
"Supaya hal yang sifatnya radikal, terorisme dapat diminimalisir dengan merangkul orang-orang terdekat," pinta Hasan.
Advertisement
Setahun 181 Terduga Teroris Ditangkap
Kolaborasi Brimob dan Densus 88 dalam mengantisipasi pelaku terror di Indonesia, mendapat apresiasi Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Berkat upaya keras yang dilakukan Brimob dan Densus 88, berhasil mengamankan 181 terduga teroris sepanjang tahun 2024.
Apresiasi terhadap kinerja penanganan aksi terorisme itu, diungkapkan Jenderal Sigit saat acara 'Syukuran HUT Ke-79 Korps Brimob Polri' di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11/2024) lalu.
"Yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, tentunya peran Brimob, untuk selalu hadir menjaga Kamtibmas, tentunya ini menjadi hal yang tak bisa dielakkan oleh rekan-rekan semua," ujar Sigit.
Tidak hanya itu, Sigit pun membahas terkait langkah penegakan hukum terhadap teroris. Kolaborasi yang dilakukan Brimob dan Densus 88, berhasil mengamankan 181 tersangka teroris dalam setahun.
"Terkait dengan penegakan hukum teroris, terima kasih bahwa rekan-rekan Brimob selama ini telah berkolaborasi dengan Densus dan selama 2023-2024 kita telah mengamankan kurang lebih 181 tersangka," terang Sigit.
Menurut Sigit, penangkapan terduga teroris di Indonesia itu dilakukan sejak Januari 2023 hingga November 2024. Bahkan Presiden Prabowo, kata Sigit, memerintahkan untuk tidak ada ledakan sekecil apa pun, sehingga Polri melakukan kegiatan preventive strike, mengamankan peristiwa dengan didahului adanya bukti-bukti yang cukup.
"Karena memang Bapak Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero crime,” ucap Sigit.
Karena itu, lanjut Sigit, mau tidak mau Polri harus melakukan kegiatan bernama preventive strike dan mengamankan peristiwa dengan didahului adanya bukti-bukti yang cukup. “Alhamdulillah peran rekan-rekan sangat besar," tukasnya.
